PONTIANAK, borneoreview.co – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat kolaborasi dalam mengawal program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
“Sebagai lembaga negara independen dan bebas di Indonesia yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kami akan memperkuat kolaborasi serta sinergi pengawasan, terutama melalui pertukaran data dan informasi terkait program ketahanan pangan,” kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap, di Pontianak, Selasa (26/8/2025).
Dalam memperkuat kolaborasi, Kepala BPKP Kalbar itu didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Dadi Trimunardi saat menerima kunjungan kerja balasan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Sri Haryati, beserta tim di ruang kerjanya.
Rudy menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pengawasan, terutama melalui pertukaran data dan informasi terkait program ketahanan pangan.
“Ini menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan pengawasan dan memastikan akuntabilitas anggaran,” tuturnya.
Rudy menjelaskan BPKP rutin melakukan pengawasan terkait program ketahanan pangan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Polri, dan TNI.
“Informasi yang kami himpun menjadi dasar dalam mengidentifikasi tantangan dan implementasi program di lapangan. Isu-isu krusial ini kami sampaikan sebagai bagian dari penguatan pengawasan,” kata Rudy.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Sri Haryati, didampingi Kepala Pemeriksaan 2, Saepulloh, serta Pemeriksa Madya, Adi Satriyaningtyas, mengungkapkan pihaknya akan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional terkait ketahanan pangan, sebagai bagian dari pemeriksaan kinerja.
“Pemeriksaan ini akan berfokus pada dua pilar utama, yaitu ketersediaan dan keterjangkauan pangan,” kata Sri.
Sebagai langkah awal, BPK akan melakukan pemeriksaan di tingkat provinsi dan Kabupaten Melawi yang dinilai masih memiliki kondisi ketahanan pangan kategori “merah”.
“Kami ingin memperoleh insight yang berguna saat nanti turun melakukan pemeriksaan kinerja,” tuturnya.
Kolaborasi BPKP dan BPK ini, lanjutnya, merupakan bentuk komitmen kedua lembaga dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, sekaligus mendukung perbaikan kebijakan pemerintah melalui rekomendasi strategis yang lebih komprehensif.
“Dengan sinergi ini diharapkan upaya penguatan ketahanan pangan di Kalbar dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan,” kata Sri. (Ant)
