PONTIANAK, borneoreview.co – Ketua Fraksi dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyerahkan poin aspirasi para mahasiswa kepada Wakil Ketua DPR RI serta sejumlah Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalbar dalam audiensi di Gedung DPR RI.
“Audiensi tersebut membahas aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalbar yang selama lima hari terakhir melakukan aksi demonstrasi di Pontianak, termasuk tuntutan 17+8 poin serta berbagai persoalan strategis daerah,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Dia menegaskan seluruh aspirasi yang disuarakan masyarakat sudah diteruskan kepada pimpinan DPR RI sebagai bentuk komitmen DPRD Kalbar dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Tuntutan 17+8 itu memang ada yang sudah dipenuhi, namun kami juga membawa permasalahan lain di Kalbar, terutama masalah Program Keluarga Harapan (PKH), pertambangan emas tanpa izin (PETI), masalah perkebunan sawit, serta sistem bagi hasil yang masih tidak adil bagi Kalbar,” tuturnya.
Zulfydar menyoroti bahwa Kalbar sebagai salah satu daerah penghasil karet dan kelapa sawit terbesar di Indonesia justru hanya memperoleh dana bagi hasil (DBH) yang relatif kecil.
“Tahun lalu, DBH mencapai lebih dari Rp50 miliar, namun sekarang jauh menurun. Ini sangat merugikan daerah. Belum lagi dari sektor pertambangan dan hasil alam lainnya yang cukup besar, tetapi bagi hasilnya tidak sebanding dengan kontribusi Kalbar terhadap devisa negara,” katanya.
Selain itu, DPRD Kalbar juga meminta pemerintah pusat melalui Bappenas untuk mempercepat operasional penuh dan penyediaan fasilitas di Pelabuhan Internasional Kijing. Menurutnya, keberadaan pelabuhan itu akan berdampak besar bagi pencatatan ekspor barang asal Kalbar yang berkaitan dengan perhitungan DBH.
“Pelabuhan Kijing harus menjadi pintu strategis bagi ekspor-impor agar perputaran ekonomi Kalbar meningkat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi dari luar daerah,” kata Zulfydar.
Dirinya berharap, audiensi ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menjembatani aspirasi masyarakat Kalbar, khususnya terkait keadilan fiskal, peningkatan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada daerah. (Ant)
