BANJARBARU, borneoreview.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan meresmikan Pembangunan Persemaian Liang Anggang (PPLA) di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Namun sebelum itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya lebih dulu mengunjungi lokasi Pembangunan Persemaian Liang Anggang Kalsel yang luasnya mencapai 14 hektare tersebut.
Dalam kunjungannya, Menteri Siti Nurbaya mengecek progres proyek Pembangunan Persemaian Liang Anggang Kalsel secara langsung. Dan, sang menteri inipun sempat menanam pohon.
Diketahui, Kementerian LHK bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta PT Adaro Energy Indonesia Tbk mendirikan PPLA berkapasitas 10 juta batang pohon tersebut.
Mendampingi Menteri LHK, Presiden Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi menyatakan dukungan atas upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan lahan kritis di Indonesia melalui pembangunan persemaian berskala besar.
Terlebih, menurut Priyadi, Adaro merupakan perusahaan pemegang Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH). Karena itu, Priyadi mengapresiasi Kementerian LHK dan Kementerian PUPR mengamanatkan Adaro merampungkan PPLA di Banjarbaru tersebut.
Pihaknya mengeluarkan pembiayaan sarana, prasarana pusat persemaian, dan melaksanakan fungsi pengawasan operasional untuk menangani lahan kritis di berbagai wilayah di Indonesia.
“Serta turut membantu Indonesia menangani perubahan iklim global,” katanya.
Priyadi menjelaskan Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis, salah satunya melalui penyediaan bibit berkualitas pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.
Untuk itu pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, yang berkaitan dengan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi, juga dalam orientasi carbon offset.
Priyadi menjelaskan menjalankan skema Kerja Sama Badan Usaha (KPBU) dengan pemerintah untuk PPLA. Pemerintah melalui Kementerian LHK dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Direktorat Jenderal Sumber Data Air Kementerian PUPR mendukung sistem pengairan di area tersebut.
Selain itu proyek PPLA Banjarbaru melibatkan Dinas Kehutanan Kalsel untuk mengelola bibit dari proses perencanaan, distribusi, hingga pemantauan.
Diketahui Presiden Jokowi mengarahkan PPLA untuk membangun fasilitas persemaian dengan skala besar pada setiap provinsi guna mendukung pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk reklamasi areal atau lahan bekas tambang. (Ant)
