BENGKAYANG, borneoreview.co – Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), harus menjadi teladan antikorupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Korupsi adalah musuh bersama karena menggerogoti sendi-sendi pemerintahan, menghambat pembangunan, dan merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh arena itu, kita semua, terutama ASN, harus menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi,” kata Syamsul, di Bengkayang, Kamis (30/10/2025).
Syamsul saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 menegaskan bahwa integritas adalah harga mati bagi ASN, dan tidak ada ruang bagi praktik curang dalam birokrasi yang melayani rakyat.
“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan nilai moral bangsa,” ujarnya.
Dia mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi
“Sosialisasi antikorupsi bukan sekadar acara seremonial, tetapi momentum penting untuk memperbarui pemahaman ASN tentang regulasi, gratifikasi, dan potensi benturan kepentingan,” ucapnya.
Dia menjelaskan visi pembangunan Kabupaten Bengkayang yaitu maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, hanya dapat tercapai jika birokrasi bekerja dengan bersih dan profesional.
Oleh karena itu, kata Syamsul, reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan menjadi prioritas penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa ASN merupakan pelayan masyarakat yang digaji dari uang rakyat, sehingga sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik dengan penuh tanggung jawab.
“Bagaimana kita bisa melayani dengan baik jika integritas kita tercoreng? ASN yang bersih akan melahirkan birokrasi yang kuat dan dipercaya,” katanya.
Syamsul menekankan pentingnya pengawasan melekat di setiap unit kerja agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
Dia juga mendorong penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi kerja.
“Birokrasi yang berbelit adalah celah korupsi. Kita harus berani berinovasi dan mempercepat pelayanan publik agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, ia berharap akan lahir agen-agen perubahan antikorupsi di setiap perangkat daerah yang mampu menjadi contoh bagi rekan kerja lainnya.
“Budaya antikorupsi harus dimulai dari unit terkecil, dari diri sendiri, dan dari saat ini juga. Setiap ASN harus menjadi teladan integritas,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bengkayang juga mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk segera melengkapi data Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025 serta tindak lanjut dari Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan berkoordinasi bersama Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi dan kepatuhan terhadap mekanisme pengawasan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“Pemerintahan yang bersih adalah fondasi utama bagi pembangunan daerah. Mari kita wujudkan Bengkayang yang maju dan sejahtera dengan bekerja jujur, disiplin, serta berintegritas,” ujar Syamsul Rizal. (Ant)
