PONTIANAK, borneoreview.co – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, memimpin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) secara virtual terkait ketersediaan dan harga bahan baku untuk pemenuhan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh kabupaten/kota Kalbar. Rapat berlangsung di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (4/11/2025).
Dalam arahannya, Harisson menekankan pentingnya pendataan yang akurat serta pengembangan variasi menu di tiap daerah agar program MBG tidak monoton dan sesuai dengan potensi lokal.
“Saya minta agar setiap daerah mendata pemasok bahan baku dengan baik dan mengembangkan variasi menu MBG , misalnya menu ikan, supaya tidak monoton. Kita juga perlu mendengar langsung permasalahan yang dihadapi oleh SPPG di daerah,” ujarnya.
Harisson menyebut, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi cepat terhadap berbagai tantangan di lapangan, khususnya dalam penyediaan bahan pangan bergizi bagi anak-anak.
“Kami telah menerima laporan mengenai kesulitan penyediaan bahan pangan bergizi, terutama bagi anak-anak. Karena itu, kami ingin mendapatkan gambaran akurat mengenai persediaan bahan pangan domestik. Setelah datanya terkumpul, kita akan segera mencarikan solusi agar permasalahan ketahanan pangan, khususnya bagi generasi muda, dapat teratasi,” tambahnya.
Ia menegaskan, seluruh laporan dari daerah akan dijadikan bahan pembahasan dalam rapat lanjutan bersama Satgas Pangan Kalbar untuk menemukan akar persoalan di lapangan.
“Kita ingin mencari akar masalah yang sebenarnya di lapangan, terutama yang berkaitan dengan stok dan tenaga kerja di dapur MBG. Setelah ini akan ada rapat lanjutan untuk menindaklanjuti keluhan dari SPPG,” tutup Harisson.
Dari hasil Monev, beberapa wilayah melaporkan kendala terkait bahan baku. Perwakilan SPPG Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, mengungkapkan terjadinya kelangkaan sayur dan buah yang menyebabkan kenaikan harga cukup tinggi.
“Untuk suplai beras, kami masih menggunakan beras premium dari Jawa dengan harga jual mencapai Rp17.000 per kilogram. Pasokan lokal sangat terbatas karena sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari Jawa,” ungkapnya.
Sementara dari wilayah Ketapang, perwakilan SPPG Kendawangan melaporkan kondisi yang cukup berat.
“Stok ayam lokal, sapi lokal, dan wortel habis sehingga kami terpaksa mendatangkan bahan dari Kalimantan Tengah. Kami juga berharap beras dari Bulog benar-benar sesuai dengan kualitas premium. Kami siap mengambil langsung berasnya, asalkan tanpa biaya tambahan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Bulog menjelaskan bahwa secara nasional, termasuk di Kalbar, pasokan pangan memang tengah menurun. Namun, Bulog telah menyiapkan skema kerja sama untuk menjaga ketersediaan beras premium.
“Bulog menjamin kepastian pasokan dan stabilisasi harga melalui skema keagenan yang saling menguntungkan,” jelas Kepala Bulog.
Ia juga menyoroti tantangan tingginya biaya transportasi yang mempengaruhi harga jual beras premium di pasaran.
“Kami tetapkan HET Rp15.400, tetapi permintaan pusat untuk menjual di bawah Rp12.000 sulit dipenuhi karena biaya transportasi yang tinggi,” pungkasnya.***
