PONTIANAK, borneoreview.co – Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson melaporkan perumbuhan ekonomi daerah itu menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 5,31 persen pada triwulan III dan termasuk stabil sepanjang tahun 2025.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kalbar tumbuh sebesar 5,00 persen (year on year) pada triwulan I, meningkat menjadi 5,59 persen pada triwulan II, dan tetap tumbuh positif sebesar 5,31 persen pada triwulan III,” kata Harisson dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Kalbar yang digelar di Pontianak, Selasa (11/11/2025).
Dia menjelaskan, capaian tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi Kalbar di atas rata-rata nasional serta menjadi indikasi kuat bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak dinamis di berbagai sektor.
BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada triwulan III 2025 berada pada level 5,04 persen (year on year).
Harisson lebih lanjut menegaskan pentingnya langkah konkret dan sinergi lintas sektor untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut.
“Capaian pertumbuhan ekonomi ini menjadi bukti bahwa berbagai sektor usaha di Kalbar terus bergerak dinamis. Kegiatan produktif masyarakat, baik di sektor perdagangan, pertanian, maupun industri, telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tuturnya.
Harisson menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Untuk mendukung target itu, Pemerintah Provinsi Kalbar telah membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yang bertugas melaksanakan sembilan langkah strategis sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Langkah-langkah tersebut meliputi percepatan realisasi belanja daerah, peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan industri berbasis potensi lokal, serta penyederhanaan perizinan berusaha.
“Seluruh kegiatan ini akan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri sesuai kondisi riil di lapangan,” katanya.
Sekda Kalbar menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan dukungan aktif semua pihak agar pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan berkeadilan,” kata Harisson.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, Zamhir Islami, yang hadir secara virtual, menekankan pentingnya kerja nyata pemerintah daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada 2029.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil interaksi antara sisi produksi dan sisi pengeluaran yang harus berjalan seimbang. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempercepat realisasi belanja APBD agar dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat.
“Pemda harus memastikan belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal terealisasi sesuai target triwulanan agar memberi efek stimulan bagi ekonomi lokal,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diimbau untuk mempercepat realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dengan memastikan kesiapan utilitas dasar seperti infrastruktur logistik, air bersih, energi, dan fasilitas industri.
“Kawasan ekonomi harus difasilitasi secara optimal karena menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan yang mampu mendorong pertumbuhan daerah,” kata dia. (Ant)
