PONTIANAK, borneoreview.co – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa akurasi dan kelengkapan data dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Data yang lengkap dan akurat dari Sensus Ekonomi adalah peta jalan untuk mengambil kebijakan yang tepat. Tanpa data valid, kebijakan yang dirumuskan berpotensi tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan,” kata Harisson saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Persiapan/Sosialisasi SE 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu (26/11/2025).
Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan seluruh unit usaha, mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga besar, termasuk sektor-sektor ekonomi baru seperti usaha digital, e-commerce, dan ekonomi berbasis teknologi.
Ia menekankan bahwa data yang terkumpul menjadi landasan penting dalam perumusan program dan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu pentingnya dukungan seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan data yang benar kepada petugas sensus.
Menurutnya, sinergi lintas sektor mutlak dibutuhkan agar SE 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan basis data komprehensif yang dibutuhkan pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif. Kerahasiaan data dijamin oleh Undang-Undang Statistik. Pada kesempatan ini, kami mengapresiasi FGD yang digelar untuk menjaring masukan terkait metodologi dan tantangan pengumpulan data, terutama pada unit usaha yang memiliki karakteristik khusus,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalbar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE 2026. Harisson berharap hasil sensus dapat menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan ekonomi lainnya, sekaligus mendukung langkah Kalbar menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalbar, Muh Saichudin, menyampaikan bahwa SE 2026 merupakan instrumen strategis untuk memetakan potensi bisnis serta menilai struktur ekonomi daerah secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan akan menjadi bahan utama dalam menetapkan arah pembangunan ekonomi Kalbar.
Saichudin juga menyoroti tantangan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8% pada 2029, sementara Kalbar ditargetkan mencapai 7,9 persen. Target tersebut dinilai ambisius dan memerlukan dukungan data kuat untuk mengidentifikasi sektor pengungkit pertumbuhan.
“Target yang cukup ambisius ini menuntut dukungan data yang solid agar pemerintah dapat memfokuskan stimulus secara tepat pada sektor-sektor strategis,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa BPS mengemban amanah besar dalam menghitung pertumbuhan ekonomi tersebut, sehingga dukungan data dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, hingga dunia usaha, menjadi sangat penting.
Lebih lanjut, SE 2026 disebut mampu menjawab tiga isu strategis pembangunan ekonomi Kalbar, termasuk tantangan mencapai target pertumbuhan 7,9 persen. Data yang lengkap dan mutakhir dianggap sebagai pondasi kokoh bagi perencanaan pembangunan.
“Sensus Ekonomi akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur usaha, produktivitas sektor, dan sebaran aktivitas ekonomi hingga ke wilayah terkecil. Tanpa data ini, kebijakan hanya akan bersandar pada asumsi, bukan bukti,” kata Saichudin. (Ant)
