PONTIANAK, borneoreview.co – Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir terus menggugah kepedulian banyak pihak. Dari Kalimantan Barat, sebuah gerakan solidaritas muncul, tenang namun tegas dari jajaran kader dan anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dewan Pimpinan Wilayah PKS Kalbar menetapkan langkah konkret: gaji para anggota DPRD dari PKS dipotong dan dialokasikan sebagai bantuan kemanusiaan bagi para korban bencana. Kebijakan ini, bagi mereka, bukan sekadar instruksi organisasi, melainkan panggilan moral yang tak bisa ditunda.
Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Kalbar, Arief Joni Prasetyo, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk nyata empati partai terhadap saudara sebangsa yang sedang menghadapi ujian berat.
“PKS Kalbar memotong gaji anggota DPRD untuk membantu korban bencana di Sumatera, termasuk gaji kami di DPRD Provinsi,” ujarnya.
Langkah ini mengikuti Instruksi Presiden PKS Nomor 05/D/INP/PRES-PKS/2025 yang menyerukan mobilisasi bantuan serta relawan kemanusiaan untuk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Bagi Arief, instruksi ini sekaligus mengingatkan bahwa penderitaan para korban masih berlangsung, dan kebutuhan bantuan belum sepenuhnya tercukupi.
Dari Kalbar, PKS menggalang berbagai bentuk dukungan mulai dari dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, hingga kebutuhan mendesak lain yang dibutuhkan para penyintas.
“Ini tanggung jawab moral dan politik PKS melayani masyarakat,” tegas Arief.
Tak hanya mengumpulkan bantuan fisik, PKS Kalbar juga mengerahkan relawan melalui Satgas Siaga. Mereka disiapkan untuk membantu penanganan di lapangan, memastikan bantuan tidak hanya terkirim, tetapi juga tepat sasaran.
Seluruh dukungan dari legislatif dan kader PKS Kalbar akan dikoordinasikan Satgas PKS Kalbar sebelum diteruskan ke DPP PKS untuk pendistribusian terpusat di daerah terdampak.
“Ketika saudara kita ditimpa musibah, kita tidak boleh tinggal diam. Solidaritas ini adalah bagian dari jiwa kebangsaan,” tutup Arief.*
