PONTIANAK, borneoreview.co – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak aparatur sipil negara (ASN) pemerintah provinsi setempat menjadikan tahun 2026 kesempatan menyelesaikan berbagai pekerjaan yang tertunda pada 2025 dan meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat integritas dan profesionalisme ASN,” katanya saat memimpin Apel Perdana Awal Tahun 2026 yang diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan ASN Pemprov Kalbar di Pontianak, Senin (5/1/2025).
Ia menjelaskan pentingnya ASN menjaga integritas, profesionalisme, dan semangat kolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia mengatakan ASN memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh ASN memperkuat komitmen kerja dan respons cepat terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja ASN sepanjang 2025 yang telah berkontribusi terhadap berbagai capaian pembangunan daerah.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, katanya, tercatat menunjukkan tren positif yang ditopang sektor pertanian, perdagangan, dan industri.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia Kalbar mengalami peningkatan yang mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Di bidang infrastruktur, kata dia, pemerataan pembangunan terus dilakukan melalui pembangunan jalan provinsi, jembatan, serta peningkatan akses listrik dan air bersih, sedangkan kinerja fiskal daerah tetap terjaga sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
Meski demikian, ia menekankan perlunya evaluasi dan refleksi bersama.
Menurut dia, peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara berkelanjutan.
Memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sejumlah prioritas, antara lain penguatan integritas dan profesionalisme ASN melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan lintas sektor, percepatan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung konektivitas antar-wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi birokrasi dan inovasi layanan.
Pemprov Kalbar juga mendorong penguatan UMKM, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kita adalah garda terdepan dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” kata Ria Norsan. (Ant)
