SANGATTA, borneoreview.co – Kepolisian Resor Kutai Timur (Polres Kutim), Kalimantan Timur, menggandeng tiga kelompok tani (poktan) memanfaatkan lahan eks tambang seluas 25 hektare untuk kebun jagung.
Pemanfaatan lahan eks tambang ini sebagai bentuk dukungan mewujudkan ketahanan pangan.
Dan, karakteristik lahan eks tambang batu bara memerlukan jenis tanaman yang mampu beradaptasi cepat, sedangkan jagung, berdasarkan hasil kajian, dinilai menjadi pilihan untuk menjamin keberhasilan panen.
“Pemilihan komoditas jagung sebagai tanaman utama didasarkan pada kajian teknis matang, karena jagung memiliki daya tahan atau resistensi yang sangat baik terhadap struktur tanah di area reklamasi tamban,” kata Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto di Sangatta, Selasa (6/1/2026).
Untuk seremoni penanaman perdana telah dilangsungkan di kawasan reklamasi PT Kaltim Prima Coal (KPC) PIT J, di kawasan jalan poros Sangatta – Bengalon, tepatnya di Desa Singa Gembara, pada Jumat (2/1/2026).
Pihaknya menginisiasi gerakan ini untuk mengubah persepsi publik bahwa lahan bekas tambang yang kerap dianggap tidak memiliki nilai guna, dapat difungsikan menjadi sentra pertanian untuk menjaga stabilitas pasokan pangan lokal.
Dalam hal ini, Polres Kutim menjalin kerja sama dengan PT KPC dan memberdayakan masyarakat lokal, terutama petani yang tergabung dalam tiga poktan di tiga desa setempat.
Ketiganya yakni Poktan Karya Etam di Desa Swarga Bara, Poktan Bukutor di Desa Swarga Bara, dan Poktan Karya Bersama di Desa Singa Gembara.
Sebelumnya, Polres Kutim bersama mitra telah memproduksi 138,11 ton jagung sepanjang 2025. Dari hasil panen tersebut, sebanyak 127,25 ton dijual kepada tengkulak, sedangkan sisanya yang 8,3 ton telah diserap oleh Bulog.
Atas keberhasilan itu, Polres Kutim ditunjuk sebagai percontohan dalam program Industrialisasi Farming Jagung dari Polda Kalimantan Timur (Kaltim), yakni program yang mengintegrasikan antara subsektor peternakan dan hilirisasi pertanian.
Sedangkan produksi jagung sebanyak 138,11 ton tersebut berasal dari total pengelolaan 255 hektare (ha) lahan untuk mendukung program swasembada pangan nasional selama 2025.
Namun belum 100 persen ditanami, karena masih ada lahan dalam pengolahan agar tanahnya subur.
“Banyak yang kami gandeng, mulai dari kelompok tani binaan, perusahaan, hingga pemanfaatan lahan milik pondok pesantren,” katanya.(Ant)
