SAMARINDA, borneoreview.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), tetap memprioritaskan penyelesaian proyek pengendalian banjir pada 2026.
Penyelesaian proyek pengendalian banjir ini bisa dikatakan rawan gagal karena di tengah tantangan penyesuaian anggaran daerah.
Beberapa proyek pengendalian banjir yang baru-baru ini dikerjakan Pemkot Samarinda antara lain pengerukan sedimentasi di Jalan Lempake Jaya, pemeliharaan saluran drainase di Jalan Juanda, hingga pengerukan saluran drainase di Jalan Untung Suropati.
“Kami terus membangun dengan kemampuan keuangan yang ada, jadi fokus membangun untuk menanggulangi dan mengurangi banjir, serta pengembangan sumber daya manusia,” kata Wakil Wali Kota Samarinda Saefudin Zuhri, Minggu (11/1/2026).
Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan upaya berkelanjutan untuk menambah khasanah kemajuan Kota Tepian tersebut.
Pihaknya berharap kemajuan yang terjadi di Kalimantan Timur secara umum dapat memberikan dampak positif serta harapan baru bagi pembangunan di Samarinda.
Beberapa proyek pengendalian banjir yang baru-baru ini dikerjakan Pemkot Samarinda antara lain pengerukan sedimentasi di Jalan Lempake Jaya, pemeliharaan saluran drainase di Jalan Juanda, hingga pengerukan saluran drainase di Jalan Untung Suropati, meskipun saat ini terjadi penyesuaian anggaran menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Diakuinya keterbatasan fiskal tersebut berdampak langsung terhadap berbagai program strategis perangkat daerah yang telah direncanakan sebelumnya.
Salah satu dampak yang cukup signifikan, kata dia, terjadi pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang kini terpaksa menggunakan skema dua termin.
Menanggapi situasi ini Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan penambahan anggaran bagi daerah terdampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami masih menunggu janji dari Kementerian Keuangan, mudah-mudahan di triwulan satu, dua, atau tiga, ada tambahan untuk daerah yang mengalami pemotongan,” ujar Deni.
Deni menilai dukungan dana tersebut sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan program prioritas daerah, khususnya infrastruktur vital yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Menurutnya, Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam sudah sepatutnya mendapat perhatian lebih, mengingat kontribusi besarnya terhadap penerimaan negara.
Ia menyebutkan setiap tahun kontribusi provinsi ini mencapai angka yang fantastis yakni sekitar Rp800 triliun ke kas negara. Harapan besar digantungkan agar Samarinda juga mendapat tambahan dana transfer untuk menguatkan kembali struktur fiskal daerah.
Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kata dia, pemerintah daerah akan kesulitan dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan.
Legislator tersebut menekankan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat tidak boleh terhenti meski daerah sedang melakukan efisiensi ketat.
“Penanganan banjir tetap harus berjalan, meskipun saat ini kita dihadapkan pada keterbatasan anggaran,” ucap Deni.
(Ant)
