JAKARTA, borneoreview.co – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan pemerintah melakukan upaya percepatan huluisasi sektor sawit pada 2026 guna mendukung program hilirisasi sawit sebagai upaya mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen.
Ketua Umum Apkasindo Gulat M.E. Manurung menyatakan sektor hulu industri sawit saat ini jauh tertinggal dari sektor hilir sehingga diperlukan upaya optimalisasi guna mengejar ketertinggalan tersebut.
“Penguatan sektor hulu dan tata kelola menjadi kunci dari suksesnya hilirisasi sawit yang dicanangkan Presiden Prabowo pada RPJMN dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Menurut dia penguatan sektor hulu dan tata kelola tersebut meliputi revitalisasi kelembagaan kelapa sawit dalam rangka harmonisasi kebijakan dan
penguatan tata kelola hulu hilir kelapa sawit secara terintegrasi.
Kemudian penerapan data tunggal kelapa sawit nasional sebagai hasil konsolidasi seluruh data sawit dalam satu sistem terpadu, pembentukan bursa tunggal CPO untuk mendapatkan harga acuan yang adil, kredibel dan akuntabel.
Pusat riset sawit terpadu sebagai hasil konsolidasi seluruh riset sawit untuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk turunan, percepatan penataan tenurial lahan sawit dalam kawasan hutan untuk perkebunan sawit rakyat
Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, Sarpras, SDM dan STDB, percepatan Kemitraan dan FPKM 20 persen, penguatan kelembagaan pekebun dan hilirisasi.
Peningkatan SDM Petani Sawit melalui berbagai pendekatan baik horizontal maupun vertikal serta implementasi teknologi kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence) dan otomatisasi sektor perkebunan sawit, khususnya perkebunan sawit rakyat.
Terkait upaya-upaya tersebut, Gulat menyatakan, DPP Apkasindo sejak dua tahun terakhir menginisiasi untuk didirikannya Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis yang memiliki daya laksana tinggi dalam mengintegrasikan industri sawit hulu-hilir yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Berbagai kajian akademis, FGD, konsultasi dengan lintas kementerian dan pelaku usaha telah dilakukan, dan kesemuanya mempunyai keselarasan pandangan urgensi optimalisasi tata kelola sawit Indonesia dengan mengedepankan kepentingan nasional, berkeadilan dan sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuatan bangsa,” ujarnya.
Hal tersebut, tambahnya, dapat dicapai melalui pembentukan satu kelembagaan atau Badan yang mampu mensinergikan tata kelola sawit secara terpadu hulu-hilir, melakukan harmonisasi tumpang tindih peraturan dan kebijakan, meningkatkan produktivitas dan optimalisasi penerimaan negara, memperbaiki tata niaga (hilirisasi, market dan riset), kampanye positif, dan diplomasi perdagangan di pasar strategis
Pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis ini sangat penting untuk menjaga sawit sebagai komoditas strategis dalam pembangunan nasional serta tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memberikan manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.
“Pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) atau badan sejenis menjadi semakin mendesak sebagai entitas pengelola yang berfungsi menghimpun dan mensinergikan data produksi, konsumsi, perizinan, dan keberlanjutan sawit secara nasional,” katanya saat menyampaikan Refleksi Sawit Rakyat 2025 yang bertemakan “Sawit Adalah Kita” .
Lembaga tersebut, menurut dia, dapat merespons secara cepat dinamika geopolitik global, sekaligus memastikan konsistensi kebijakan untuk mendukung transisi industri sawit dari komoditas ekspor menjadi pilar strategis ketahanan energi dan pangan nasional. (Ant)
