KATINGAN, borneoreview.co – Di layar ponsel, sebuah video beredar cepat. Judul tempel cukup menggugah nadi publik: “Situasi Tambang Emas di Kawasan Hutan Tanaman Industri.” Kalimat pendek, efek panjang. Netizen datang, jempol panas, komentar deras.
Lokasi disebut tegas. Desa Hampalam. Kecamatan Tewang Selang Garing. Kabupaten Katingan. Kalimantan Tengah. Nama tempat jelas, nasib manusia belum jelas.
Rekaman berdurasi singkat itu bukan sinema festival. Tidak ada musik latar. Tidak ada narasi dramatis.
Hanya suara napas berat, tanah terkupas, air keruh, serta wajah lelah para pencari serpih emas. Mereka tidak bicara teori. Mereka bicara perut.
Satu kalimat terasa paling menohok dari narasi video itu tambang emas menjadi satu satunya jalan hidup.
Bukan pilihan karier. Bukan rencana lima tahun. Ini urusan makan hari ini. Masalah muncul pelan. Negeri kaya mineral, warga gali tanah pakai mesin pinjaman.
Tambang Emas HTI
Video viral memotret ironi klasik. Negara punya aturan. Rakyat punya kebutuhan. Regulasi berdiri tegak di atas kertas. Cangkul berdiri tegak di lumpur basah.
Tambang emas tradisional hadir bukan dari ruang rapat berpendingin udara. Aktivitas lahir dari dapur tanpa asap. Dari warung berutang. Dari biaya sekolah tertunda.
Narasi penambang dalam video terasa lugas. Mereka sadar risiko. Mereka paham dampak. Namun kalimat paling jujur tetap sederhana, hidup perlu biaya.
Kutipan inti dari video beredar menyiratkan keluhan sunyi. Tambang bukan sekadar kerja. Tambang menjadi napas keluarga. Tambang menjadi penunda lapar.
Di sisi lain, lokasi aktivitas berada dalam kawasan HTI. Hutan Tanaman Industri punya fungsi produksi terencana.
Ada izin. Ada peta. Ada batas. Namun di lapangan, batas sering kalah oleh kebutuhan harian.
Masalah pahit muncul di titik ini. Peta tata ruang rapi. Tata perut berantakan. Entah macam apalagi tatakelola ini kacau balau.
Bentang alam tidak pandai berdebat. Sungai tidak punya akun media sosial. Pohon tidak unggah protes. Namun kerusakan punya bahasa sendiri.
Air berubah warna. Alur sungai bergeser. Lubang tanah menganga. Flora hilang pelan. Fauna pindah diam diam. Ekosistem tidak teriak, tetapi runtuh pelan.
Aktivitas tambang skala kecil sering dianggap remeh. Padahal dampak kumulatif bisa besar.
Banyak titik kecil melahirkan luka luas. Setiap semprot air bertekanan tinggi mengikis struktur tanah. Setiap endapan limbah membawa cerita panjang hingga hilir.
Dalam banyak studi lingkungan, tambang tanpa tata kelola rapi memicu sedimentasi, pencemaran air, serta hilang tutupan lahan.
Dampak tidak selalu langsung terasa. Alam mencatat pelan, lalu menagih mahal. Namun mari jujur. Menyuruh berhenti tanpa solusi sama saja menyuruh lapar agar sabar.
Kasus kembali menyengat. Spanduk larangan mudah dipasang. Lapangan kerja sulit dihadirkan untuk rakyat.
Di titik ini, dilema berdiri tegak. Aparat punya tugas penegakan aturan. Warga punya tugas menafkahi keluarga. Dua tugas bertabrakan di satu koordinat GPS.
Penambang tradisional sering berada pada posisi serba salah. Masuk kawasan terlarang berarti risiko hukum. Keluar dari tambang berarti risiko dapur padam.
Narasi umum sering terlalu sederhana. Tambang ilegal dianggap hitam. Konservasi dianggap putih. Fakta lapangan jauh lebih abu abu.
Tidak semua penambang bergelimang untung. Banyak justru terjebak lingkaran modal pinjaman, setoran alat, biaya solar, hingga utang logistik. Emas didapat belum tentu menutup ongkos gali.
Ironi Pilihan Sempit
Video viral memperlihatkan sisi manusia. Wajah letih. Tangan kasar. Tawa tipis. Mereka bukan kartel raksasa. Mereka warga desa dengan pilihan sempit.
Masalah sosial terasa getir. Sistem ekonomi memuji investasi besar. Pelaku kecil sering dianggap gangguan.
Di ruang komentar media sosial, dua kubu lahir cepat. Kubu pertama membela alam total tanpa ampun.
Tutup tambang. Tindak tegas. Hentikan semua aktivitas. Kubu kedua membela penambang rakyat. Biarkan kerja. Itu soal hidup.
Perdebatan digital sering keras, namun jarang menyentuh solusi teknis. Jarang muncul bahasan skema tambang rakyat legal, zona khusus, pendampingan teknologi ramah lingkungan, atau akses kerja alternatif.
Padahal jalan tengah selalu ada, walau tidak mudah. Beberapa daerah lain pernah menguji konsep wilayah pertambangan rakyat.
Skema ini memberi ruang legal terbatas dengan syarat ketat. Ada pembinaan. Ada batas alat.
Ada pengawasan dampak nyata bagi rakyat. Model semacam ini butuh data, niat politik, serta kontrol kuat.
Tanpa itu, cerita lama berulang. Kejar kejaran aparat serta penambang. Lubang tutup, lubang baru buka.
Video viral muncul lagi. Netizen marah lagi. Siklus jalan terus. Perkara administratif terasa lucu pahit.
Rapat koordinasi sering lebih dalam dari lubang tambang. Mari lihat akar masalah secara utuh.
Desa sekitar kawasan hutan produksi sering menghadapi pilihan kerja terbatas. Sektor formal jauh. Industri padat karya minim. Akses modal usaha kecil sulit. Pelatihan keterampilan jarang.
Dalam kondisi seperti itu, emas terlihat seperti jawaban cepat. Tidak perlu ijazah tinggi. Tidak perlu seleksi panjang. Cukup alat, cukup nekat.
Ekonomi darurat melahirkan keputusan darurat. Namun ekonomi darurat tanpa regulasi melahirkan bencana lambat.
Lingkungan rusak memukul sektor lain. Perikanan turun. Air bersih sulit. Lahan tanam terganggu. Biaya sosial naik.
Hanya Pindah Masalah
Akhirnya, desa menanggung dobel beban. Alam luka, ekonomi tetap rapuh. Pembangunan terasa menohok. Grafik pertumbuhan naik di kota. Grafik kesulitan naik di desa.
Video viral menjadi cermin. Bukan sekadar tontonan. Ada pesan keras di balik gambar goyah.
Negara perlu hadir bukan hanya di saat razia saja, tetapi sejak perencanaan kerja warga .
Solusi tidak cukup berupa larangan. Larangan tanpa alternatif hanya memindah masalah ke titik lain. Bahkan bisa memicu konflik sosial.
Pemerintah daerah serta pusat perlu duduk bersama membawa data nyata. Berapa jumlah penambang tradisional.
Berapa titik aktivitas. Berapa tingkat kerusakan. Berapa potensi skema legal terbatas. Semua perlu hitung jujur.
Pendekatan sosial ekonomi perlu jalan seiring pendekatan hukum. Pendampingan teknologi tambang minim dampak perlu uji. Reklamasi wajib ajar sejak awal. Bukan setelah rusak parah.
Perihal kebijakan terasa tajam di sini. Maka, proposal tebal sering kalah oleh perut kosong.
Dalam potongan narasi video, terasa satu pesan emosional. Aktivitas tambang bagi warga bukan simbol keserakahan. Aktivitas itu simbol bertahan. Itu beda besar.
Namun niat bertahan tetap perlu pagar aturan. Tanpa pagar, kerusakan meluas. Generasi depan menanggung biaya ekologis.
Soal kemanusiaan selalu berdiri di tengah. Tidak memukul satu sisi saja. Tidak memuji satu sisi saja.
Fakta juga perlu tampil utuh. Air mata warga terlihat sangat jelas. Air keruh sungai pun terlihat.
Kasus ini justru lahir dari sebuah tabrakan dua kebenaran. Kebenaran perut. Kebenaran bumi.
Jika negara ingin hutan tetap berdiri, maka warga sekitar hutan wajib ikut berdiri secara ekonomi. Jika tidak, gergaji selalu menemukan jalan.
Video viral hari ini juga mungkin tenggelam esok. Namun lubang tanah tetap tinggal lama.
Anak desa tetap perlu makan lama. Kebijakan perlu berumur panjang, bukan sepanjang tren tagar.
Akhir cerita belum ada. Desa Hampalam masih bernapas. Sungai masih mengalir keruh. Mesin tambang masih meraung. Notifikasi media sosial masih berbunyi.
Masalah urusan perut terakhir ini terasa lirih. Negeri kaya sumber daya, solusi sering miskin eksekusi.***
