PONTIANAK, borneoreview.co – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menegaskan kick-off kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026 diarahkan untuk mempercepat penguatan industri halal dan digitalisasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui rangkaian National Halal Fair (NHF) Kalbar 2026.
“Jadi kegiatan ini tidak hanya difokuskan pada penyediaan uang layak edar menjelang Idul Fitri, tetapi juga mempercepat penguatan industri halal dan digitalisasi pelaku UMKM melalui rangkaian National Halal Fair (NHF) Kalbar 2026,” kata Ria Norsan saat membuka kegiatan tersebut di halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, kegiatan itu menjadi titik temu antara pengendalian stabilitas rupiah, perluasan ekosistem halal, serta perluasan transaksi nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di daerah.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalbar, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama puluhan mitra perbankan.
Ria Norsan mengatakan momentum Ramadhan harus dimanfaatkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, tetapi juga sebagai pengungkit konsumsi domestik yang berdampak langsung pada pertumbuhan usaha lokal.
Menurut dia, penguatan sektor halal menjadi salah satu strategi agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak bersifat jangka pendek.
“Kita dorong sertifikasi halal UMKM, perluasan akses pasar, dan digitalisasi pembayaran. Ini bagian dari membangun struktur ekonomi yang lebih kuat, bukan sekadar pertumbuhan musiman,” katanya.
Ia menilai Kalbar memiliki peluang menjadi simpul baru industri halal, terutama dari sektor fesyen, kuliner, dan produk olahan UMKM berbasis sumber daya lokal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kalbar Doni Septadijaya menyebutkan Serambi 2026 dirancang dengan dua jalur utama, yakni penguatan likuiditas rupiah dan perluasan inklusi keuangan digital. Dari sisi likuiditas, BI menambah alokasi uang kartal di Kalbar dari Rp2,6 triliun menjadi Rp3,6 triliun, terutama pecahan kecil untuk kebutuhan transaksi masyarakat selama Ramadhan–Lebaran.
Di sisi lain, rangkaian Halal Fair menjadi sarana onboarding UMKM ke ekosistem pembayaran digital melalui QRIS, sekaligus mendorong pencatatan transaksi yang lebih transparan.
BI bersama perbankan membuka sekitar 70 titik layanan penukaran uang melalui kas keliling ritel, terpadu, hingga susur sungai, disertai layanan publik dan pasar murah di berbagai kabupaten/kota.
Deputi Direktur Promosi dan Kerja Sama Strategis KNEKS Insa Putra mengatakan penyelenggaraan Halal Fair di Kalbar menjadi yang pertama digelar di Indonesia pada 2026. Berdasarkan evaluasi sebelumnya di 15 provinsi, total transaksi Halal Fair mampu menembus sekitar Rp25 miliar.
Ia menilai pola integrasi antara kampanye rupiah, literasi keuangan syariah, sertifikasi halal, dan digitalisasi UMKM dapat menjadi model pengembangan ekonomi syariah daerah.
“Daerah yang mampu menghubungkan rantai nilai halal, pembiayaan syariah, dan transaksi digital akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Melalui skema tersebut, Serambi 2026 diharapkan tidak hanya menjaga kelancaran transaksi musiman, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang berupa UMKM halal yang lebih siap pasar, terdigitalisasi, dan terhubung dengan ekosistem keuangan formal.(Ant)
