JAKARTA, borneoreview.co – Kementerian Keuangan mencairkan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp95,3 triliun pada Januari 2026 atau setara 13,8 persen dari pagu Rp693 triliun.
“Transfer ke daerah telah dicairkan Rp95,3 triliun di Januari 2026 ini,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers “APBN KiTa Edisi Februari 2026” di Jakarta, seperti diberitakan Antara, Senin (23/2/2026).
Dengan kata lain, realisasi dana transfer ke daerah per 31 Januari 2026 lebih tinggi 0,6 persen dibandingkan realisasi bulan yang sama tahun lalu sebesar Rp94,7 triliun.
“Termasuk yang sifatnya reguler maupun yang sifatnya itu on top, terutama untuk beberapa daerah bencana,” tambahnya.
Penyaluran itu di antaranya untuk dana bagi hasil (DBH) Rp2,7 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp62,8 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp29,9 triliun.
Kemenkeu mencatat penyaluran TKD pada Januari utamanya didorong oleh relaksasi penyaluran untuk daerah bencana Sumatera.
“Di daerah terdampak bencana, telah dilakukan penyaluran TKD dengan relaksasi tanpa syarat salur di tiga provinsi yang terdampak,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan tambahan alokasi TKD senilai Rp10,65 triliun untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang akan mulai dicairkan secara bertahap pada pekan depan.
“Mulai minggu depan daerah terdampak bencana akan mulai mendapatkan tambahan transfer ke daerahnya, di atas dari yang sifatnya reguler,” tutur Suahasil.
Di samping TKD, pemerintah merealisasikan belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp131,9 triliun atau 4,2 persen dari target, tumbuh 53,3 persen.
Pertumbuhan yang tinggi terlihat pada komponen belanja kementerian/lembaga sebesar 128,9 persen (yoy). Nilai realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp55,8 triliun atau 3,7 persen dari target.
Sedangkan, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp76,1 triliun atau 4,6 persen dari target, tumbuh 23,4 persen (yoy).
Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target.
Dengan demikian, APBN per Januari 2026 mencetak defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
