JAKARTA, borneoreview.co – Di balik pagar Hambalang. Perbukitan Bogor, Rabu sore itu.
Di balik pagar tinggi dan pengamanan ketat, para menteri duduk melingkar. Mereka membicarakan angka, pasokan, dan permintaan.
Namun di luar pagar, dunia menahan napas. Krisis energi merambat, konflik di Timur Tengah membakar harga minyak, dan Asia Tengah kelimpungan mencari batu bara.
Di sinilah menemukan sosok Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Bahlil Lahadalia keluar dari ruang rapat dengan setelan rapi dan senyum yang telah dikalkulasi.
Dia bukan sekadar membawa berkas. Ia membawa sebuah pernyataan yang terasa begitu politesse laporan kepada Presiden.
Tidak ada perubahan kebijakan di tengah desakan pasar yang bergejolak. Inilah sebuah gugatan halus terhadap narasi resmi seringkali berjalan di tempat.
Detail adalah segalanya. Bahlil Lahadalia berdiri di depan awak media. Di belakangnya seolah menjadi latar dramatis.
Ia berkata, “Yang jelas bahwa dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri ESDM, tadi sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden, sambil kita melihat perkembangan.”
Kalimat itu pendek. Padat. Namun jika kita bedah, ini adalah puisi birokrasi yang indah. Ia tidak mengatakan ada keputusan.
Ia tidak mengatakan ada perubahan. Ia hanya mengatakan, “sudah saya laporkan”. Dalam tata kelola negeri ini, melapor adalah sebuah prestasi. Melapor adalah bentuk pertanggungjawaban telah selesai.
Ia berlindung di balik kalimat “sambil kita melihat perkembangan”. Sebuah frasa yang sangat aman, sangat nyaman, dan sangat stagnan.
Seolah-olah waktu berhenti, sementara harga batu bara di pasar spot melonjak, dan negara-negara tetangga mulai panik.
Di sinilah letak kejeniusan narasi kekuasaan dengan mengatakan “tidak ada perubahan”, ia sebenarnya telah menciptakan ketegangan baru.
Penasaran, kapan perubahan itu datang? Ketika harga stabil? Atau ketika pasar sudah tidak sabar?
Sekadar Strategi Bertahan?
Bahlil Lahadalia adalah penutur yang ulung. Ia tidak pernah gegabah. Setiap kata keluar dari mulutnya seperti hasil negosiasi panjang dengan logika pasar dan tekanan politik.
Dalam rapat terbatas itu, Bahlil Lahadalia membuka sebuah pintu kecil. Sebuah pintu bernama relaksasi.
“Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand.”
Kalimat ini adalah sebuah mahakarya double speak. “Andaikan” adalah kata kuncinya. Artinya, skenario itu belum terjadi.
“Tapi terukur” adalah penahan. Artinya, tidak akan ada lonjakan produksi yang liar. Ia memegang kendali, meski pasar global mungkin mendorongnya untuk melepas rem.
Jika membaca dengan logika, ini adalah drama tentang seorang sopir yang mengemudi di jalan tol, namun tetap menginjak rem sambil berkata, “Saya akan menambah kecepatan jika jalanan benar-benar sepi.”
Sementara di belakang, puluhan klakson mobil sudah mulai berbunyi. Di satu sisi, ini adalah strategi yang cerdas.
Menjaga stabilitas harga domestik dan mengelola cadangan. Namun di sisi lain, ini adalah kelambanan yang mahal.
Karena ketika Bahlil melihat perkembangan sambil melapor ke Presiden, pasar sudah bergerak cepat.
Jeritan dari Tambang
Di sinilah peran menjadi penting. Tidak hanya mendengar suara dari ruang rapat di Hambalang.
Juga perlu mendengar suara dari bawah tanah, dari lubang tambang yang berdebu, dan dari meja direksi perusahaan pertambangan.
Adalah Sudirman Widhy. Dia adalah Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi).
Dia berbicara mewakili logika pasar dan logika industri. Ia tidak berdiplomasi. Ia bicara apa adanya.
“Seperti kita ketahui bersama jika harga batu bara saat ini di spot market menunjukkan tren yang naik sehubungan dengan krisis minyak sebagai akibat konflik yang terjadi di timur tengah,” ucap Sudirman Widhy.
Sudirman Widhy adalah narasumber yang jujur. Ia mengingatkan bahwa ada momentum. Ada krisis yang justru menjadi berkah.
Kenaikan harga batu bara adalah peluang emas. Namun peluang itu terganjal oleh kebijakan pembatasan produksi nasional.
Ironisnya, Indonesia sebagai eksportir utama justru terlihat menahan diri di saat negara lain seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia justru kesulitan.
“Terutama untuk mengisi pasar dari negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia sudah mendapatkan kesulitan untuk memenuhi energi nasionalnya sehubungan dengan krisis minyak internasional dan mereka memerlukan tambahan pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi nasionalnya,” ujar Sudirman Widhy.
Suara Sudirman Widhy ini adalah representasi dari dunia industri yang haus akan perkara kepastian itu.
Sudirman Widhy mendorong pemerintah untuk tidak sekadar melihat perkembangan. Ia mendorong untuk “mengoptimalkan potensi penerimaan negara”.
Di sini, melihat sebuah kontras yang menarik. Di satu meja (Hambalang), ada narasi “stabil, tunggu, koordinasi”.
Di meja lain (industri), ada narasi “naik, dorong, manfaatkan”. Ini untuk menunjukkan betapa birokrasi seringkali berjalan dengan kakinya sendiri, sementara pasar berlari dengan kakinya sendiri.
Koordinasi atau Kelambanan?
Jika merunut kata-kata Bahlil, ada satu benang merah yang menarik, koordinasi. Ia menyebut bahwa semua keputusan masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar.
Ini adalah narasi yang indah. Koordinasi mengesankan adanya sinkronisasi. Namun dalam praktiknya, koordinasi seringkali menjadi alasan untuk tidak mengambil keputusan.
Hambalang adalah simbol. Istana yang jauh dari hiruk-pikuk pasar. Di sana, Presiden Prabowo Subianto mendengarkan laporan.
Laporan adalah dokumen mati jika tidak ditindaklanjuti. Dan Bahlil, dengan mahir, menyerahkan bola panas itu ke pangkuan perkembangan.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah tragedi klasik birokrasi energi Indonesia. Kaya sumber daya, tetapi miskin kecepatan eksekusi.
Ketika harga minyak naik karena konflik global, batu bara menjadi primadona. Namun alih-alih membuka keran lebar-lebar, pemerintah memilih untuk mengencangkan ikat pinggang produksi dengan dalih pengendalian supply and demand.
Padahal, jika bicara logika ekonomi sederhana ketika harga tinggi, produksi dinaikkan untuk meraih keuntungan maksimal.
Itu kapitalisme dasar. Tapi di sini, kita mendengar nada yang berbeda. Ada semacam ketakutan akan ketidakseimbangan pasar.
Atau jangan-jangan, ada perhitungan politik yang lebih dalam di balik kebijakan ini?
Dalam dunia pertambangan, waktu adalah uang. Setiap hari harga berfluktuasi. Konflik di Timur Tengah tidak akan menunggu selesainya rapat koordinasi.
Pasar Asia Tenggara yang haus batu bara tidak akan menunggu Bahlil mendapatkan restu dari Presiden untuk melakukan relaksasi.
Dari perspektif jurnalisme investigatif yang mutakhir, ada beberapa lapisan yang perlu diamati.
Bahlil bukan hanya Menteri ESDM. Ia adalah politisi yang sangat paham dinamika kekuasaan saat ini.
Dengan melaporkan segala sesuatunya ke Presiden, ia menciptakan ruang aman. Jika kebijakan relaksasi nantinya berdampak pada oversupply dan harga jatuh.
Ia bisa berkata, “Ini sudah dilaporkan dan dikoordinasikan.” Jika ia tidak melakukan relaksasi dan negara kehilangan potensi pemasukan, ia bisa berkata, “Kita masih melihat perkembangan.” Ini adalah manajemen risiko politik yang sempurna.
Di balik angka harga batu bara dan kebijakan produksi, ada ribuan pekerja tambang. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menggali tanah di bawah terik matahari.
Ketika produksi dibatasi, bukan hanya negara yang kehilangan pendapatan, tetapi lapangan pekerjaan ikut terdampak.
Namun dalam narasi resmi, suara mereka tak pernah terdengar. Mereka hanya menjadi statistik dalam laporan “supply and demand”.
Gaya penuturan Bahlil yang lugas namun penuh jeda ini sebenarnya adalah sebuah sindiran halus.
Ia terlihat tegas, padahal sedang mengambang. Ia terlihat bekerja, padahal sedang menunggu.
Ini adalah paradoks birokrasi Indonesia. Sangat sibuk dengan rapat dan koordinasi, tetapi sangat lamban dalam implementasi. Kata belum adalah senjata paling ampuh untuk menunda segala hal.
Malam turun di Hambalang. Rapat terbatas usai. Para menteri kembali ke mobil dinas mereka, membawa berkas-berkas penuh angka.
Bahlil Lahadalia kembali ke Jakarta dengan satu keyakinan, bahwa ia dengan pecaraya diri sudah melapor. Absen.
Namun, di pelabuhan-pelabuhan di Pulau Kalimantan, kapal-kapal pengangkut batu bara menunggu kepastian.
Di negeri-negeri Asia Tenggara, pembangkit listrik menganga kelaparan energi. Dan di meja ini merangkum sebuah ironi.
Ini tidak sedang menunggu harga stabil. Harga sudah stabil, bahkan cenderung naik. Ini sedang menunggu nyali untuk mengambil keputusan.
Sedang menunggu birokrasi yang tidak hanya pintar melapor, tetapi juga pintar melompat sangat cepat.
Sampai saat itu tiba, bagaimana negeri sekaya Indonesia masih terjebak dalam kata menunggu dan koordinasi.
Karena dalam kebenaran yang paling pahit adalah ketika para pengambil kebijakan terlalu sibuk membangun narasi, sementara peluang perlahan menghilang ditelan waktu.
Inilah liputan hari ini. Dari Hambalang untuk Indonesia. Menunggu perubahan yang tak kunjung tiba. Melelahkan.***
