JAKARTA, borneoreview.co — Desakan agar pemerintah segera menarik pasukan TNI dari Lebanon kian menguat pasca insiden ledakan yang menewaskan prajurit Indonesia dalam misi perdamaian internasional.
Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, menyampaikan kecaman keras terhadap peristiwa tersebut. Ia menilai tragedi itu bukan sekadar kecelakaan di wilayah konflik, melainkan cerminan kegagalan sistemik PBB dalam menjamin keselamatan pasukan di bawah mandatnya.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Tidak ada kepentingan internasional yang boleh mengalahkan nyawa prajurit Indonesia,” ujar Pitra dalam keterangannya.
Pasukan Indonesia saat ini tergabung dalam misi UNIFIL, yang bertugas menjaga stabilitas di kawasan perbatasan Lebanon. Namun, menurut Petisi Ahli, situasi di lapangan menunjukkan risiko yang semakin tinggi tanpa jaminan perlindungan yang memadai.
Petisi Ahli menilai PBB tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagai penjaga perdamaian dunia secara efektif7. Lembaga internasional tersebut bahkan disebut telah kehilangan wibawa dan legitimasi moral dalam menghadapi konflik global yang terus meningkat.
Dalam pandangan mereka, mempertahankan pasukan TNI di wilayah konflik aktif tanpa perlindungan yang jelas berpotensi melanggar kewajiban konstitusional negara dalam melindungi warganya.
Meski demikian, Petisi Ahli mengakui bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip tersebut menegaskan pentingnya menghapus penjajahan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Namun, mereka menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak boleh mengorbankan keselamatan prajurit.
Petisi Ahli pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari menarik seluruh personel TNI dari Lebanon, mengevaluasi keterlibatan dalam misi PBB, hingga menghentikan pengiriman pasukan ke wilayah konflik yang dinilai tidak terkendali.
Selain itu, pemerintah diminta menempatkan keselamatan prajurit sebagai prioritas utama di atas kepentingan diplomasi internasional.
Desakan ini menambah daftar kritik terhadap efektivitas misi perdamaian global di tengah dinamika konflik yang semakin kompleks. Pemerintah pun dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga komitmen internasional dan memastikan perlindungan maksimal bagi prajuritnya di medan tugas.***
