PONTIANAK, borneoreview.co – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pihaknya melakukan perubahan paradigma dalam pengukuran kinerja aparatur sipil negara (ASN) dari yang sebelumnya berorientasi pada serapan anggaran menjadi fokus pada dampak kebijakan bagi masyarakat.
“Kinerja tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi dari seberapa efektif kebijakan mampu menyelesaikan persoalan secara komprehensif,” kata Norsan saat membuka Workshop Penyusunan Policy Brief Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (2/4/2026).
Ia menilai perubahan orientasi tersebut penting untuk mendorong birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil nyata di tengah masyarakat. ASN, khususnya pejabat administrator, dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu merumuskan solusi kebijakan yang tepat sasaran.
Menurut dia lagi, penyusunan policy brief (dokumen ringkas) menjadi instrumen strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang ringkas, berbasis data, dan mudah diimplementasikan oleh pengambil keputusan.
“Policy brief harus mampu menyajikan rekomendasi yang padat, jelas, dan berbasis data, sehingga kebijakan tetap berada dalam koridor regulasi dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Norsan menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan misi keempat Pemprov Kalbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, kompeten, serta menjunjung prinsip good governance dan good government.
Selain itu, ia menyatakan kesiapan Kalbar menjadi tuan rumah Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan strategis di lingkungan pemerintahan daerah.
Ia juga mengapresiasi dukungan Lembaga Administrasi Negara dalam pengembangan kompetensi aparatur di daerah.
Sementara itu, Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, menilai komitmen Gubernur Kalbar menjadi faktor kunci dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berkualitas.
Menurutnya, kemajuan daerah sangat ditentukan oleh keseriusan pemimpin dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pembuat kebijakan dan analis kebijakan agar setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga efektif dalam implementasi.
Workshop tersebut diikuti 44 peserta dari berbagai jenjang analis kebijakan, yang ditantang menghasilkan policy brief berkualitas tinggi sebagai bagian dari penguatan peran analis kebijakan di Kalimantan Barat.
“Melalui langkah ini, Pemprov Kalbar berharap transformasi birokrasi berbasis kinerja dan dampak kebijakan dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah,” kata dia.(Ant)
