JAKARTA, borneoreview.co – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan penyebab sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 2,14 persen pada triwulan I 2026
Ia menjelaskan, kontraksi tersebut dipicu oleh penurunan produksi pada sejumlah komoditas utama, yakni bijih logam, minyak dan gas (migas), serta batu bara.
“Ini pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi tadi kan minus 2,14 persen, karena salah satunya adalah pertambangan bijih logam terkontraksi sebesar 12,22 persen, kemudian juga ada kontraksi pertambangan minyak gas dan juga batubara. Jadi batu bara juga mengalami penurunan produksi,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Secara tren, sektor pertambangan dan penggalian memang telah mengalami kontraksi dalam beberapa triwulan terakhir. Pada triwulan IV 2025, sektor ini terkontraksi sebesar 1,31 persen, sementara pada triwulan I 2025 juga mencatat kontraksi 1,23 persen.
Sementara, secara triwulanan (quarter-to-quarter/qtq), kontraksi juga terjadi pada sejumlah lapangan usaha.
Sektor pertambangan dan penggalian mencatat kontraksi terdalam sebesar 8,20 persen, diikuti jasa pendidikan sebesar 6,89 persen, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,50 persen.
Adapun BPS mencatat, perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan I 2026 mencapai Rp6.187,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp3.447,7 triliun.
Secara tahunan (year-on-year/yoy), ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen.
Dari sisi produksi, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi sebesar 21,81 persen.
Kemudian secara triwulanan, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 terkontraksi sebesar 0,77 persen dibandingkan triwulan IV 2025.
Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi terdalam sebesar 8,20 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi pemerintah mencatat kontraksi terdalam sebesar 30,13 persen.(Ant)
