PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Kota Pontianak menargetkan periode 2026 hingga 2030 sebagai masa “revolusi sanitasi” melalui percepatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
Program ini digadang menjadi langkah besar dalam memperbaiki tata kelola limbah domestik sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Kepala Bapperida Kota Pontianak Sidig Handanu menyebut proyek tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan perubahan pola hidup masyarakat menuju sistem sanitasi modern dan berkelanjutan.
Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan hingga masyarakat dapat mendukung penuh pelaksanaan proyek strategis nasional itu sampai tuntas pada 2030.
SPALD-T sendiri telah dirancang sejak 2018 dan kini mulai memasuki tahapan percepatan pembangunan. Pemerintah menargetkan sedikitnya 3.000 sambungan rumah tersedia hingga 2030, terdiri atas 1.500 sambungan dari proyek utama dan 1.500 sambungan tambahan dari dukungan Pemkot Pontianak. Jumlah itu nantinya akan terus berkembang secara bertahap hingga mencapai sekitar 32 ribu sambungan rumah.
Tahap awal pembangunan difokuskan di kawasan Martapura dan Nipah Kuning. Proyek senilai sekitar Rp1,5 triliun tersebut ditargetkan rampung pada 2029 dan mulai beroperasi penuh pada 2030 dengan kapasitas pengolahan mencapai 12 ribu meter kubik limbah per hari. Sistem ini diperkirakan mampu melayani sekitar 16 ribu rumah tangga di Kota Pontianak.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan keberadaan SPALD-T akan menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan limbah domestik perkotaan. Selain meningkatkan kualitas sanitasi, proyek ini juga diyakini mampu mendukung peningkatan standar kota sehat dan menjaga kualitas lingkungan.
Meski demikian, pemerintah mengakui pembangunan proyek kemungkinan menimbulkan dampak sementara seperti gangguan lalu lintas di sejumlah titik pekerjaan. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat terus digencarkan agar warga memahami manfaat jangka panjang dari proyek tersebut.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Pemkot Pontianak juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan perspektif gender dalam pelaksanaan program.
Pemerintah berharap perubahan sistem sanitasi ini dapat berjalan inklusif dan benar-benar memberi manfaat luas bagi warga.***
