PONTIANAK, borneoreview.co – Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) XII/Tanjungpura Brigjen TNI Bambang Sujarwo mengatakan jalur tidak resmi (jalan tikus) di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia masih menjadi celah penyelundupan berbagai barang ilegal ke Indonesia, meski pengamanan terus diperketat.
“Meski pengamanan terus diperketat, sejumlah kawasan perbatasan yang sulit dijangkau masih dimanfaatkan untuk penyelundupan barang ilegal ke Indonesia,” kata Bambang saat konferensi pers pengungkapan jaringan penyelundupan pakaian bekas impor ilegal, Selasa (23/6/2026).
Dia mengatakan Kalimantan Barat memiliki garis perbatasan darat dengan Malaysia sepanjang sekitar 970 kilometer yang membentang dari wilayah timur hingga barat provinsi tersebut.
Dari total panjang perbatasan itu, sekitar 399,8 kilometer merupakan kawasan yang tergolong wilayah tanpa jangkauan sinyal komunikasi yang memadai sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan dan patroli.
“Perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia memiliki karakteristik yang cukup berat. Selain wilayahnya sangat luas, terdapat ratusan kilometer daerah ‘blank spot’ yang tidak memiliki sinyal komunikasi sehingga membutuhkan pengawasan ekstra,” katanya.
Untuk mengamankan wilayah tersebut, TNI melalui Kodam XII/Tanjungpura menempatkan dua satuan tugas pengamanan perbatasan yang terdiri atas sekitar 700 personel dari unsur Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Kostrad dan satuan kavaleri dari Kodam V/Brawijaya.
Ratusan personel tersebut ditempatkan di 52 pos pengamanan yang tersebar di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Meski demikian, Bambang mengakui masih terdapat banyak jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai “jalan tikus” yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan lintas negara untuk menyelundupkan barang ilegal ke Indonesia.
Menurut dia, jalur-jalur tersebut berada di kawasan hutan maupun medan yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan pengawasan berlapis dan dukungan berbagai pihak untuk menutup ruang gerak para pelaku.
“Masih ada sejumlah jalan tikus yang sering digunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memasukkan barang ilegal ke wilayah Indonesia. Karena itu, pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja,” ujarnya.
Selain menjadi jalur masuk barang ilegal, kawasan perbatasan Kalimantan Barat juga masih menjadi sasaran berbagai aktivitas kejahatan lintas negara, termasuk peredaran narkotika.
Sepanjang 2026, Satgas Pengamanan Perbatasan yang bertugas di wilayah Kalimantan Barat berhasil mengungkap sejumlah kasus penyelundupan narkotika dengan barang bukti sekitar 75,636 kilogram sabu-sabu, 11 kilogram ganja, dan 1.664 butir ekstasi.
Menurut Bambang, pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa wilayah perbatasan masih menjadi target utama jaringan kejahatan transnasional yang memanfaatkan kondisi geografis serta jalur-jalur tidak resmi untuk menghindari pengawasan aparat.
Selain narkotika, personel TNI juga terlibat dalam pengungkapan kasus penyelundupan pakaian bekas impor ilegal (balepress) yang baru-baru ini dibongkar melalui operasi gabungan bersama Bea Cukai, Polri, dan instansi terkait lainnya.
Ia mengungkapkan bahwa pada Februari 2026 pihaknya juga menemukan upaya penyelundupan “balepress” melalui jalur perbatasan. Meskipun jumlahnya tidak besar, para pelaku menggunakan pola pengiriman dalam kelompok-kelompok kecil untuk menghindari deteksi aparat.
“Mereka memasukkan barang melalui jalur-jalur tikus dan dalam jumlah kecil agar tidak mudah terdeteksi. Modus seperti ini terus berkembang sehingga diperlukan kerja sama yang kuat antarinstansi,” katanya.
Berkat Sinergi
Bambang menegaskan keberhasilan pengungkapan berbagai kasus penyelundupan di Kalimantan Barat tidak terlepas dari sinergi antara TNI, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.
Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mencegah masuknya barang ilegal yang dapat merugikan perekonomian nasional dan mengancam keamanan masyarakat.
“Pengawasan perbatasan tidak bisa dilakukan sendiri. Kami terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga perbatasan dan memberantas berbagai bentuk penyelundupan yang masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Pengungkapan jaringan penyelundupan “balepress” yang diduga masuk melalui Kalimantan Barat dan didistribusikan hingga Jakarta menjadi salah satu bukti bahwa penguatan pengawasan perbatasan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri.
“Sekaligus, menjaga penerimaan negara, serta mencegah berkembangnya aktivitas kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan,” katanya.(Ant)
