PONTIANAK, borneoreview.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalbar menunjukkan perkembangan signifikan dengan jumlah penerima manfaat yang telah menembus lebih dari satu juta orang hingga April 2026, atau mencapai sekitar 81 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.
“Hingga April 2026, Program MBG telah menjangkau 1.008.054 penerima manfaat yang dilayani oleh 396 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Kalbar. Jumlah tersebut mendekati target yang ditetapkan sebanyak 1.250.037 penerima manfaat dengan dukungan 586 SPPG,” kata Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Kalbar Rahmat Mulyono dalam diskusi publik di Kantor DJPb Kalbardi Pontianak, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan progres yang menggembirakan dalam pelaksanaan program prioritas nasional di Kalimantan Barat, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG, Kanwil DJPb Kalimantan Barat bersama Balai Diklat Keuangan Pontianak terus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada tingkat SPPG.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan inovasi layanan Financial Advisory Pembukuan Akuntan SPPG melalui aplikasi KAPUAZ. Inovasi tersebut dirancang untuk membantu satuan pelayanan dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Melalui sistem tersebut, pengelolaan dana Program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima.
Selain perkembangan Program MBG, forum juga memaparkan realisasi Program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.
“Hingga April 2026, realisasi dukungan anggaran Program Sekolah Rakyat tercatat mencapai Rp1,34 miliar yang tersebar di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sambas,” tuturnya.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan, pembinaan tenaga pendidik, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.(Ant)
