PONTIANAK, borneoreview.co – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mendorong penguatan pemahaman hak asasi manusia (HAM) berlandaskan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, beretika, dan siap menghadapi tantangan era digital.
“Pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus dibarengi dengan pembentukan etika, moral, dan pemahaman mengenai hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Inspektur Jenderal Kementerian HAM Farid Junaedi dalam sosialisasi HAM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Senin (6/7/2026).
Farid mengatakan Indonesia telah meratifikasi delapan konvensi internasional terkait HAM. Karena itu, implementasinya perlu diwujudkan melalui kebijakan, regulasi, dan program pembangunan yang berpihak pada perlindungan hak masyarakat.
“Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan harus memahami HAM sejak dini, baik dalam kehidupan kampus, keluarga, masyarakat, maupun ketika nantinya menjadi pejabat atau penyelenggara negara. Pemahaman HAM Pancasila harus menjadi bagian dari karakter mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat sejak seseorang lahir, seperti hak hidup, hak memperoleh pendidikan, dan hak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab menghormati dan melindungi hak-hak tersebut.
Farid juga menyoroti perkembangan digitalisasi yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi generasi muda. Menurut dia, kemajuan teknologi perlu diimbangi pendidikan moral agar tidak mengikis nilai-nilai kemanusiaan.
“Digitalisasi tidak bisa dihindari. Karena itu masyarakat harus mampu memanfaatkannya secara bijak. Teknologi dapat memperluas wawasan dan mempercepat akses ilmu pengetahuan, tetapi tetap perlu kontrol dan pendampingan agar tidak mengurangi nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah dengan wilayah kerja Kalimantan Barat Kristiana M. Samosir mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi HAM di kalangan mahasiswa agar pemahaman mengenai hak dan kewajiban dapat diterapkan secara utuh.
Ia berharap mahasiswa menjadi agen perubahan sekaligus duta HAM yang mampu menyebarluaskan nilai penghormatan terhadap perbedaan, menjaga toleransi, dan menyelesaikan persoalan sosial secara damai.
“Kami berharap melalui kegiatan ini lahir generasi muda yang mampu menjadi pelopor dalam menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Pembangunan Sosial FISIP Universitas Tanjungpura Azie Mardianto menyambut baik kolaborasi antara perguruan tinggi dan Kementerian HAM. Menurut dia, mahasiswa memiliki peran strategis dalam menyampaikan pemahaman yang benar mengenai isu-isu sosial di tengah masyarakat.
Dekan FISIP Universitas Tanjungpura Herlan menilai sosialisasi tersebut penting untuk meningkatkan daya kritis mahasiswa sekaligus memperluas pemahaman mengenai isu HAM. Ia juga mendukung penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa sebagai generasi intelektual yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa.(Ant)
