PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya di Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan pendataan dan menyurati pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terkait kewajiban sertifikasi halal yang mulai diberlakukan pemerintah pada 18 Oktober 2026 mendatang.
“Kami akan segera melakukan pendataan dan menyurati para pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat mempersiapkan diri menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal tersebut,” kata Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto saat menghadiri kegiatan Sertifikasi Halal dan UMKM Bakti BCA di Sungai Raya, Kubu Raya, Kalbar, Rabu (8/7/2026).
Sukiryanto mengatakan kebijakan tersebut merupakan perluasan dari aturan sertifikasi halal yang sebelumnya telah berlaku bagi pelaku usaha menengah dan besar.
Menurut dia, implementasi sertifikasi halal menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.
Selain memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk halal, sertifikasi juga dinilai mampu menjadi nilai tambah yang dapat memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan yang semakin ketat.
Karena itu, ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengapresiasi inisiatif BCA yang secara rutin melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM termasuk memberikan edukasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat halal.
“Apa yang dilaksanakan tuan rumah dalam rangka sertifikasi halal dan UMKM Bakti BCA ini patut kita syukuri dan kita banggakan,” ujar dia.
Ia mengungkapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya saat ini membina sekitar 39 ribu pelaku UMKM yang bergerak di berbagai sektor usaha.
Namun berdasarkan data sementara, kurang dari 30 persen pelaku UMKM binaan tersebut yang telah mengantongi sertifikat halal sehingga masih diperlukan percepatan pendampingan dan sosialisasi kepada pelaku usaha.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Ada aturan baru yang mulai berlaku pada Oktober nanti, hanya saja kita masih menunggu kejelasan mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal,” katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut terkait bentuk sanksi yang akan diterapkan, apakah berupa pembatasan operasional usaha, tidak diperpanjangnya perizinan, atau mekanisme lainnya.
Sukiryanto berharap melalui sinergi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, tingkat kepemilikan sertifikat halal di Kabupaten Kubu Raya dapat meningkat signifikan sehingga produk UMKM daerah mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan bagi konsumen.(Ant)
