PONTIANAK, borneoreview.co – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Cagar Alam Karimata 2027–2036 dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan kawasan konservasi sekaligus mendukung kesejahteraan warga pesisir.
“Komitmen tersebut diwujudkan melalui konsultasi publik penyusunan RPJP yang digelar di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, bekerja sama dengan Yayasan Planet Indonesia (YPI) serta melibatkan pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan instansi terkait,” kata Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Dameria Pane di Kayong Utara, Jumat (17/7/2026).
Nurlan mengatakan konsultasi publik menjadi wadah untuk menyosialisasikan draf dokumen pengelolaan sekaligus menghimpun masukan teknis, data lapangan, dan rekomendasi dari berbagai pihak sebelum dokumen ditetapkan.
Menurut dia, BKSDA Kalbar membutuhkan dukungan dan masukan dari seluruh unsur masyarakat untuk menyusun langkah strategis dalam mewujudkan kawasan konservasi yang mantap, melestarikan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“RPJP ini juga akan menjadi alat koordinasi dengan berbagai pihak dalam sinkronisasi program pembangunan sepuluh tahun ke depan sehingga upaya konservasi dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Cagar Alam Karimata merupakan kawasan konservasi seluas 190.713,90 hektare yang berada di Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, dan berada di bawah pengelolaan BKSDA Kalimantan Barat, Kementerian Kehutanan.
Kawasan yang meliputi wilayah laut dan pulau tersebut menjadi habitat penting bagi terumbu karang, padang lamun, mangrove, hingga hutan dataran rendah yang berfungsi sebagai tempat pemijahan dan pembesaran berbagai biota laut serta penyangga kehidupan masyarakat setempat.
Keberadaan kawasan konservasi itu juga berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi warga di Desa Padang, Desa Betok Jaya, dan Desa Pelapis yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor perikanan, transportasi laut, dan kegiatan usaha di wilayah kepulauan.
CEO Yayasan Planet Indonesia Novia Sagita mengatakan pengelolaan Cagar Alam Karimata perlu dilakukan secara adaptif, inklusif, dan berbasis sains agar mampu menjawab tantangan terhadap sumber daya pesisir maupun dampak perubahan iklim.
Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan model pengelolaan berbasis hak dan akses yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga sumber daya alam sekaligus memperoleh manfaat secara adil dari kawasan yang dilestarikan.
Saat ini pengelolaan Cagar Alam Karimata menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tekanan terhadap sumber daya alam, perubahan lingkungan, keterbatasan pengawasan, hingga kebutuhan memperkuat sinergi antar lembaga dan masyarakat.
“BKSDA Kalbar berharap dokumen RPJP 2027–2036 yang disusun secara partisipatif tersebut dapat menjadi pedoman pengelolaan yang adaptif, akuntabel, dan mampu menjaga kelestarian Cagar Alam Karimata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” kata dia.(Ant)
