Petani Mengejar Ketahanan Pangan: Ayam Mati di Lumbung Padi

JAWATENGAH, borneoreview.co – Petani gurem dipacu menggenjot produksi demi ketahanan pangan . Tapi mahalnya beras memperlihatkan paradoks: Mereka menjaga stok pangan untuk masyarakat, tetapi belum tentu mampu menyajikannya di dapur sendiri.

Di situlah persoalan petani gurem menjadi rumit. Mereka bekerja di sawah ketika musim tanam tiba. Membantu memastikan gabah berpindah dari lahan menuju penggilingan, akhirnya menjadi beras di pasar.

Tetapi ketika beras itu sampai di pasar, mereka harus membelinya seperti konsumen lainnya. Pertanyaan kemudian bukan hanya berapa banyak beras yang berhasil diproduksi. Tapi bagaimana kondisi meja makan orang-orang yang memproduksinya?

Yani merasakan paradoks itu setiap musim tanam dan panen padi. Dia bukan pemilik sawah. Hanya buruh tani yang menggantungkan pendapatan pada tenaga yang bisa dijualnya kepada pemilik lahan.

Saat musim tanam, pekerjaannya adalah tandur-menanam padi. Upah dihitung berdasarkan luas lahan garapan. “Satu kesuk—seribu meter persegi—dibayar Rp100 ribu,” kata Sulistiani.

Upah tersebut kemudian dibagi kepada seluruh buruh yang ikut turun ke sawah. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin kecil bagian yang diterima masing-masing.

Keuntungan tandur dikerjakan keroyokan, pekerjaan selesai lebih cepat. Dalam sehari, Yani bisa berpindah dari satu petak ke petak lainnya. Jika sedang banyak pekerjaan, dua hingga tiga petak sawah bisa ditangani.

Ketika musim panen tiba, sistem kerja dan upahnya berubah. Yani tidak lagi menerima upah dalam bentuk uang tunai. Ia mendapatkan bagian gabah dengan perbandingan 8:1. Dari setiap delapan kilogram gabah yang menjadi bagian pemilik sawah, buruh mendapatkan satu kilogram.

Gabah itu bukan pemberian cuma-cuma. Yani harus mengerjakan seluruh proses setelah padi dipanen, mulai dari ani-ani, merontokkan bulir, hingga menjemurnya sampai kering.

Mereka yang masih kuat dan mampu bekerja cepat biasanya mendapatkan hasil panen lebih banyak.

Ada pula aturan tidak tertulis di antara buruh tani. Mereka yang berhak ikut memanen biasanya adalah orang-orang yang sebelumnya ikut tandur. Hampir seluruh pekerjanya perempuan.

Suami atau anak laki-laki tidak ikut membantu pekerjaan tersebut. Tujuannya sederhana agar kesempatan kerja dan hasil panen terbagi lebih merata.

Beras Dijual atau Disimpan

Gabah yang diperoleh Yani kemudian digiling. Sebagian dijual. Sebagian lainnya disimpan sebagai persediaan makan atau cadangan jika suatu hari kepepet butuh uang.

Pada musim panen yang bagus, dari berpindah-pindah sawah, Yani dapat mengumpulkan sekitar tiga kuintal beras. Jumlahnya kelihatan besar tapi bukan berasal dari sawah miliknya.

Itulah perbedaan penting antara pemilik lahan dan buruh tani. Hasil yang terlihat sebagai produksi pangan tidak seluruhnya menjadi pendapatan orang yang mengerjakannya.

Di antara musim tanam dan panen, ada masa jeda Yani tidak turun ke sawah. Jadi pekerjaan tidak selalu tersedia sepanjang tahun. Di masa-masa ini ia mencari penghasilan tambahan.

Membuat jajanan pasar untuk dititipkan kepada pedagang kue maupun penjual sayur keliling. Dadar gulung dan makanan berbahan singkong menjadi andalannya.

“Saya bikin dadar gulung dan makanan dari singkong. Kadang rame, kadang sepi. Hasil untungnya nggak pasti.”

Ketika sedang ramai, ia bisa menghabiskan sekitar tiga kilogram singkong sebagai bahan baku. Jika sepi, hanya sekitar satu kilogram.

Saat pekerjaan di sawah berhenti, justru hasil berjualan makanan tersebut yang menjadi penyangga kehidupan rumah tangga.

Yani pernah mencoba menjadi petani penggarap dengan menyewa lahan atau menggunakan sistem bagi hasil. Tapi hitungannya tekor. Sebab ada ongkos membajak sawah, pupuk, dan risiko gagal panen. Karena itu, menjadi buruh tani terasa lebih masuk akal.

Pemilik lahan menanggung risiko ketika tanaman gagal. Yani cukup menjual tenaganya. “Enakan jadi buruh saja.”

Petani Harus Membeli Pangan

Kisah Yani menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak berhenti pada produksi. Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar, Fera Ferbriana Sritutur, melihat kondisi tersebut sebagai bagian dari struktur ekonomi perdesaan.

Sebagian besar masyarakat perdesaan masih bergantung pada pertanian. Namun tidak semuanya memiliki lahan.

Sebagian adalah petani gurem dengan lahan sangat terbatas. Sebagian lainnya bahkan sama sekali tidak memiliki sawah dan hanya menjadi buruh tani.

Masalahnya, pendapatan sektor pertanian bersifat musiman. Saat musim panen ada pemasukan. Setelah itu, pendapatan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mempersiapkan musim tanam berikutnya.

Jika tidak memiliki sumber penghasilan lain, ruang untuk bertahan menjadi semakin sempit.

Data BPS 2025 menunjukkan kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Tingkat kemiskinan di desa mencapai 11,03 persen, sedangkan di kota 6,73 persen.

Rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kesenjangan. Di perdesaan sekitar Rp1,2 juta per bulan, sementara di perkotaan mencapai Rp1,8 juta.

Dalam kondisi itu, kenaikan harga kebutuhan pokok memiliki dampak lebih besar bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Termasuk beras.

Buruh tani seperti Yani memang memiliki akses terhadap gabah ketika musim panen. Namun setelah persediaannya habis, mereka kembali menjadi konsumen.

Di sinilah paradoks ketahanan pangan muncul. Suatu daerah bisa menghasilkan padi dalam jumlah besar, tetapi masyarakat yang bekerja dalam rantai produksi belum tentu memiliki daya beli yang cukup.

Pangan Tak Sampai ke Meja Makan

Selama ini ketahanan pangan kerap dibicarakan dari sisi produksi. Berapa luas sawah, berapa ton gabah dipanen, berapa cadangan beras tersedia.

Padahal ketahanan pangan juga menyangkut akses. Pangan yang tersedia di pasar belum tentu dapat diakses seluruh masyarakat dengan daya beli yang berbeda.

Bagi rumah tangga buruh tani, pilihan bertahan sering kali dilakukan dengan menekan konsumsi. Uang disimpan untuk menghadapi kebutuhan yang lebih mendesak.

Konsumsi pangan dikurangi. Ketika harga protein seperti daging, telur atau ikan terasa semakin mahal, lauk berprotein menjadi salah satu yang pertama dikurangi.

Perut mungkin tetap terisi. Tetapi kebutuhan gizinya belum tentu terpenuhi.

Kondisi inilah yang kemudian dikenal sebagai kelaparan diam-diam. Bukan karena tidak makan, melainkan makan dengan kandungan gizi yang tidak mencukupi.

Kondisi sering disebut sebagai kelaparan zat gizi. Dampaknya tidak selalu terlihat seketika, tetapi dapat berpengaruh terhadap kesehatan, pertumbuhan dan produktivitas dalam jangka panjang.

Dengan demikian, persoalan pangan memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, negara membutuhkan petani untuk memastikan masyarakat tidak kekurangan beras.

Di sisi lain, petani dan buruh tani sendiri membutuhkan pendapatan yang cukup agar dapat membeli pangan bergizi.

Kebijakan pemerintah sebenarnya telah menyasar berbagai persoalan pertanian, mulai dari modal, teknologi, asuransi hingga stabilisasi harga.

Namun kebijakan tersebut lebih mudah dirasakan oleh pemilik lahan, bukan buruh tani yang hanya menjual tenaga. Sebab bagi buruh tani, masalahnya bukan hanya bagaimana menghasilkan pangan.

Mereka juga harus memastikan hasil dari pekerjaan itu cukup untuk membawa makanan sampai ke rumah. Yani mungkin tidak menggunakan istilah inflasi pangan, ketahanan pangan atau food security.

Ia hanya tahu kapan harus berangkat ke sawah, berapa upah yang akan dibawa pulang, kapan pekerjaan mulai sepi, dan berapa banyak singkong yang harus dibeli untuk membuat jajanan.

Tetapi kehidupannya memperlihatkan persoalan yang jauh lebih besar. Setiap kali ia turun ke sawah, ada pangan yang sedang diproduksi.

Setiap kali ia menjemur gabah, ada bagian kecil dari produksi itu yang menjadi upahnya kelak. Dan setiap kali beras hasil buruhnya habis, ia kembali harus berhadapan dengan harga beras di pasar.

Karena itu, keberhasilan ketahanan pangan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah masyarakat memiliki cukup beras? Tapi apakah orang-orang yang bekerja menyediakan beras itu juga mampu membeli pangan yang cukup dan bergizi untuk keluarganya?

Sebab swasembada pangan yang hanya menghitung berapa banyak beras tersedia, belum tentu menjawab persoalan di meja makan. Dan bagi Yani, persoalan itu bukan teori.

Ia menghadapinya setiap kali pekerjaan di sawah berhenti. Saat uang menipis tapi dapur harus tetap ngebul.