JAKARTA, borneoreview.co – Pemerintah menempatkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara ekspor sumber daya alam (SDA) strategis.
Penetapan ini merevisi Peraturan Pemerintah 24/2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis yang sebelumya menjadikan PT Danantara sebagai eksportir tunggal.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyatakan revisi PP untuk mengatur lebih terperinci kedudukan dan fungsi PT Danantara. Baik sebagai pemilik barang maupun perantara tunggal kegiatan ekspor.
Ketentuan baru tersebut disisipkan dalam Pasal 3. Pasal 3A, menyebut PT Danantara sebagai pemilik barang dapat melakukan ekspor SDA strategis dengan membeli atau mengambil alih kepemilikan barang yang akan diekspor.
Perantara Ekspor
Sementara Pasal 3B mengatur peran PT Danantara sebagai perantara tunggal. Dalam skema ini, BUMN bertugas mengelola kegiatan ekspor, melakukan verifikasi dokumen, menganalisis dan memantau transaksi, serta menetapkan standar layanan.
Pasal ini menjelaskan posisi PT Danantara yang tidak terikat kontrak penjualan maupun kepemilikan atas barang ekspor.
Pasal 3C mempertegas tanggung jawab eksportir dalam skema tersebut. Eksportir bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen serta seluruh kewajiban pembayaran. Termasuk biaya dan imbal jasa kepada PT Danantara.
Kewajiban pembayaran tersebut harus selesai tepat waktu, sebelum Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui PT Danantara.
“PP ini dalam normanya adalah sebagai BUMN Ekspor atau sebagai pemilik yang melakukan ekspor. Namun tadi Pak Menko (Perekonomian) menyampaikan bahwa per 1 Januari PT DSI sebagai perantara tunggal,” kata Budi, Jumat (6/11).
Peraturan ini tidak mengubah peran eksportir seperti saat ini. Eksportir tetap melakukan negosiasi transaksi dengan pembeli. “Prosedur ekspor juga tidak berubah.”
Selain mengatur kedudukan BUMN Ekspor, sejumlah revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis mulai 1 Januari 2027.
Tiga Komoditas Utama
Penyesuaian mencakup tiga komoditas: batu bara, kelapa sawit atau minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan ferro alloy.
Dalam Permendag 15/2026 tentang Ekspor Batu Bara, pelaku usaha masih dapat melakukan ekspor secara mandiri hingga 31 Desember 2026.
Mulai 1 Januari 2027, eksportir wajib memenuhi persyaratan perizinan berupa Eksportir Terdaftar (ET) dan Laporan Surveyor (LS) atas nama eksportir sebelum mengajukan PEB melalui portal DSI.
Sementara itu, melalui Permendag 16/2026, pemerintah menyesuaikan mekanisme hak ekspor kelapa sawit yang bersumber dari kewajiban pemenuhan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita.
Mulai 1 Januari 2027, pelaku usaha wajib memiliki PEB berbasis Hak Ekspor DMO Minyakita dan memproses pengajuan PEB melalui portal DSI setelah memenuhi persyaratan perizinan.
Permendag 17/2026 tentang ferro alloy, pemerintah mengatur bahwa seluruh pengajuan PEB untuk 15 pos tarif komoditas wajib melalui Portal DSI.
Ketentuan ini berlaku baik untuk 12 pos tarif yang diwajibkan memiliki LS, maupun tiga pos tarif yang tidak mensyaratkan LS.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Danantara, Luke Thomas Mahony menegaskan perseroan hanya berperan sebagai perantara dalam sistem ekspor satu pintu. Pihaknya tidak terlibat dalam aspek komersial penambang dan pembeli.
Verifikasi Ekspor
Mahony menyatakan sistem ekspor DSI bertujuan melakukan verifikasi setiap ekspor komoditas strategis yang dipantau oleh perseroan.
PT Danantara memastikan kontrak ekspor sesuai aturan dan memiliki nilai yang wajar. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk harga komoditas global.
“Ada dua tujuan bisnis yang berbeda. Tujuan utamanya adalah verifikasi perantara. Jadi, itulah tujuan utamanya. Prioritas sebelum ekspor adalah memastikan nilai yang wajar. Dan nilai wajar tersebut dapat terealisasi,” kata Mahony.
Dia menegaskan PT Danantara akan memastikan dana hasil ekspor dapat kembali ke dalam negeri melalui repatriasi dengan nilai yang wajar.
“Kami membutuhkan data dan perlu memastikan adanya penyesuaian komersial yang tepat. Tanpa praktik sistematis berupa pelaporan nilai faktur yang lebih rendah atau underinvoicing atau kebocoran nilai.”
Mahony memastikan akan ada biaya sistem pemantauan ekspor satu pintu. Dia belum menyebut besar biaya kepada eksportir.
“Biaya tersebut berlaku ketika sistem sudah berjalan, pada 1 Januari 2027. (Nilainya) akan diumumkan sesegera mungkin,” ujar Mahony.***
