JAKARTA, borneoreview.co – Pemerintah mendorong perubahan struktur ekspor perkebunan nasional dengan menargetkan lebih dari 90 persen komoditas yang dikirim ke pasar internasional berbentuk produk olahan.
Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet mengatakan, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat industri perkebunan nasional.
Pemerintah ingin komoditas unggulan tidak hanya dipasarkan dalam bentuk hasil panen, tetapi juga diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
Hilirisasi Perkebunan
Saat ini, sekitar 20–30 persen ekspor perkebunan Indonesia masih berupa bahan mentah. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas perkebunan.
“Target kita ke depan, mudah-mudahan kita bisa mencapai lebih dari 90 persen ekspor perkebunan sudah dalam bentuk produk turunan,” kata Wamentan Alim, dikutip dari laman Kementan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menjalankan program hilirisasi tujuh komoditas perkebunan unggulan sejak 2025. Ketujuh komoditas itu meliputi tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala.
Pengembangan industri hilir tersebut dibarengi pembenahan sektor hulu melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan seluas sekitar 870 ribu hektare.
Program ini mencakup penyiapan lahan, penyediaan benih unggul bermutu, serta penerapan praktik budidaya yang baik.
Pada 2026, pemerintah mengembangkan kawasan kakao seluas 174.000 hektare dan kelapa 151.554 hektare. Kedua komoditas tersebut menjadi bagian dari program pengembangan perkebunan nasional.
Minyak Kelapa
Potensi peningkatan nilai ekonomi melalui hilirisasi terlihat pada komoditas kelapa. Kelapa butiran yang dihargai sekitar Rp1.350 per kilogram dapat diolah menjadi minyak kelapa dengan nilai sekitar Rp60.000 per liter.
Nilai tambah lebih tinggi berpotensi diperoleh melalui pengolahan menjadi virgin coconut oil (VCO). Produk tersebut memiliki nilai sekitar Rp145.000 per liter atau lebih dari 100 kali lipat harga kelapa butiran.
Produk hilirisasi kelapa dari Maluku Utara bahkan telah menembus pasar ekspor Tiongkok pada Oktober tahun lalu.
Selain meningkatkan nilai ekspor, pemerintah juga mengarahkan pemanfaatan komoditas perkebunan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.
Agenda tersebut mencakup penerapan mandatori biodiesel B50 dan pengembangan bioetanol E10 secara bertahap.
Bioetanol E10 direncanakan memanfaatkan sejumlah bahan baku, yakni tebu, ubi kayu, jagung, sorgum, dan jambu mete.
Sementara untuk mendukung kebutuhan bioenergi, pemerintah menyiapkan pengembangan perkebunan sawit seluas 2–5 juta hektare yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.***
