JAKARTA, borneoreview.co – MIRIS! di balik gemerlap industri nikel Indonesia. Ketika smelter membutuhkan bijih dalam jumlah besar dan investasi terus dipamerkan sebagai keberhasilan hilirisasi, seorang pengusaha berjuluk Raja Nikel justru menjadi pusat perhatian aparat penegak hukum. Namanya Arif Kurniawan, sosok relatif tertutup dengan jejaring bisnis tambang luas, kini terseret dalam dua operasi negara sekaligus.
Arif Kurniawan tidak ditemukan di Indonesia ketika penyidik Kejaksaan Agung mencarinya. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menyatakan data perlintasan imigrasi menunjukkan Arif berada di luar negeri. Negara tujuan maupun keberadaannya belum diumumkan.
Di negeri penghasil nikel terbesar dunia, pertanyaan pun bermunculan, bagaimana seorang mantan pedagang komoditas bisa membangun jaringan perdagangan sedemikian besar, sementara pengawasan perizinan tambang masih menyisakan banyak lubang?
Jejak Bisnis Senyap
Sebagian besar informasi mengenai perjalanan Arif Kurniawan bersumber dari laporan investigasi Bloomberg, How a Reclusive Ex-Glencore Trader Became Indonesia’s Nickel King, terbit 28 Desember 2025.
Bloomberg menyebut Arif Kurniawan pernah bekerja di kantor Glencore Jakarta pada awal 2000-an.
Ia memulai karier di divisi batu bara sebelum berpindah ke perdagangan nikel perusahaan komoditas asal Swiss tersebut.
Perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus. Setelah Glencore melepas kepemilikan tambang pada 2013, Arif keluar dan mencoba usaha penggalian batuan atau quarry. Bisnis itu tidak berjalan sesuai harapan. Ia kemudian kembali ke Glencore.
Dalam periode kedua, Arif Kurniawan disebut ingin memperluas perdagangan bijih nikel melalui penambang kecil.
Namun, Glencore menolak rencana tersebut karena persoalan transparansi kepemilikan, keandalan laporan keuangan, serta minimnya data cadangan.
Arif Kurniawan akhirnya membangun jalannya sendiri. Pada 2015, ia mendirikan PT Dua Delapan Resources, mengambil inspirasi dari nomor atom nikel, yakni 28. Unit perdagangan bijihnya mulai beroperasi pada 2018.
Ketika pemerintah melarang ekspor bijih nikel dan mendorong hilirisasi, puluhan smelter bermunculan di Sulawesi serta Maluku Utara.
Mayoritas dibangun atau dikendalikan investor Tiongkok-China. Mereka membutuhkan pasokan bijih dalam volume besar, sementara penambang lokal membutuhkan pembeli, pembiayaan, dan logistik.
Di antara dua kepentingan itulah jaringan Arif Kurniawan berkembang. Model perdagangan perantara, sempat ditolak perusahaan besar, justru menjadi fondasi bisnisnya.
Bloomberg memperkirakan jaringan Arif Kurniawan menguasai sekitar sepertiga perdagangan domestik bijih nikel Indonesia.
Angka ini bukan statistik resmi pemerintah, melainkan estimasi berdasarkan penilaian belasan pedagang, penambang, dan pengelola smelter.
Pengaruh bisnisnya disebut merambah sedikitnya 20 konsesi tambang bersama mitra utamanya, Edi Liu Amas.
Analisis dokumen korporasi Bloomberg memperkirakan total luas konsesi melampaui 71.000 hektare, setara kira-kira luas Kota New York.
Sejumlah perusahaan turut dikaitkan dengan jaringan tersebut, antara lain PT Dua Delapan Kawei, PT Rowan Sukses Investama, PT Tribhuwana Sukses Mandiri, serta PT Tonia Mitra Sejahtera di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.
Hutan Mulai Ditertibkan
Rabu malam, 4 November 2026, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengumumkan langkah penertiban terhadap perusahaan terafiliasi atau berada dalam pengendalian Arif.
Keputusan tersebut diambil setelah rapat unsur pimpinan dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan adanya indikasi penyimpangan tata kelola pertambangan, pengurusan perizinan, dan penguasaan kawasan hutan. Ia mengonfirmasi inisial AK merujuk kepada Arif Kurniawan.
Sasaran penertiban mencakup perusahaan perkebunan sawit dan pertambangan nikel. Mekanismenya mengacu pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, meliputi penguasaan kembali kawasan hutan, penagihan denda administratif, dan pemulihan aset.
Namun, ada satu hal penting: penertiban administratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditegaskan Pasal 7 peraturan tersebut.
Cuan Rp11,8 Miliar Diamankan
Kamis, 5 November 2026, Kejagung menggeledah enam lokasi di Jakarta, termasuk kantor PT Dua Delapan Resources di kawasan SCBD.
Penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya. Dokumen, telepon genggam, laptop, serta rekaman CCTV turut diamankan.
Sehari kemudian, penyidik membeberkan enam perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut diduga berada dalam kendali holding PT DDA bersama seseorang berinisial LEI.
Lima perusahaan memiliki luas IUP terdata 4.198 hektare. Rinciannya, PT Bumi Sentosa Jaya seluas 1.030 hektare, PT Karya Alam Abadi 1.036 hektare, PT Adhita Nikel Indonesia 106 hektare, PT Alam Mitra Indah 1.000 hektare, dan PT Alam Mitra Indah Nugraha 1.026 hektare. Luas IUP perusahaan keenam, PT HJ, belum diumumkan.
“AK merupakan pengendali dan penerima manfaat dari perusahaan pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ucap Saiful Bahri Siregar.
Penyidik turut mendalami IUP eksplorasi PT BSJ dan PT KAA. Kedua izin disebut berakhir pada 2015, tetapi tidak dicabut dan justru diperpanjang melalui mekanisme suspend sebanyak tiga kali. Aktivitas pertambangan diduga berlanjut secara ilegal.
Dugaan suap untuk memuluskan perizinan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) turut menjadi perhatian penyidik.
Ada Bayang Kekuasaan
Sorotan terhadap Arif semakin besar setelah sejumlah pemberitaan mengaitkan dirinya dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Namun, batas fakta harus tetap dijaga. Hingga berita ini disusun, Satgas PKH dan Kejagung tidak pernah mengonfirmasi hubungan langsung antara bisnis Arif dan Listyo. Barita hanya menyatakan adanya proses verifikasi terhadap korporasi terkait.
Hilirisasi Jadi Kedok
Kasus ini memperlihatkan persoalan lebih besar daripada nasib seorang pengusaha. Jika estimasi penguasaan sepertiga perdagangan bijih domestik mendekati kenyataan, penyidikan dapat berdampak terhadap rantai pasok sejumlah smelter dan penambang lokal.
Di sinilah pemerintah menghadapi ujian sesungguhnya. Hilirisasi tidak cukup dibanggakan melalui jumlah smelter, nilai investasi, atau volume produksi apabila izin kedaluwarsa masih dapat bertahan melalui celah administratif.
Kuota RKAB, kepemilikan perusahaan berlapis, serta identitas penerima manfaat harus dibuka secara transparan.
Negara tidak boleh hanya sibuk menghitung investasi, tetapi terlambat menghitung kerusakan hutan dan kebocoran tata kelola.
Sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban siapa LEI, bagaimana nasib konsesi terkait, berapa luas kawasan hutan akan dikembalikan, dan bagaimana penyidik menindaklanjuti keberadaan Arif di luar negeri?
Untuk sementara, satu hal terlihat jelas industri nikel tidak hanya membutuhkan smelter berkapasitas besar, tetapi pengawasan berkapasitas lebih besar lagi.
Sebab, kekayaan alam bukan panggung bagi segelintir pemain untuk mengatur permainan sesuka hati.
Seluruh dugaan terhadap Arif Kurniawan dan perusahaan terkait tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah.***
