JAKARTA, borneoreview.co – Kasak-kusuk struktur kepemilikan saham perusahaan batu bara, PT Bayan Resource belum sepenuhnya reda.
Pusaran isu sebelumnya soal apakah pendiri sekaligus pengendali emiten BYAN, Low Tuck Kwong menjual hak sahamnya karena ada tekanan dan paksaan?
Orang-orang curiga, sebab pengusaha Singapura itu melepas saham di bawah harga pasaran. Ditambah yang membeli, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, pengusaha asal Batulicin yang disebut sedang dekat dengan kekuasaan.
Soal itu dijawab oleh Dato Low Tuck Kwong melalui Direktur PT Bayan Resources, Merlin.
Merlin menyampaikan bahwa proses penjualan saham BYAN kepada PT Jhonlin Baratama -perusahaan milik haji Isam- adalah bisnis murni dan tanpa tekanan.
Kata Merlin, sebelum dibawa ke Haji Isam, saham PT Bayan sudah ditawarkan terlebih dahulu kepada beberapa pihak.
Namun Haji Isam yang serius melakukan penjajakan. Hingga membeli 10,08 miliar saham atau 30,25 persen kepemilikan PT Bayan Resource.
Saham Menteri
Jadi, sementara kita tinggalkan dulu isu ada-tidaknya tekanan kepada Low Tuck Kwong sesuai pernyataan Merlin. Sebab ada hal lain yang layak dicermati dari kasus ini.
Di tepian pusaran kasus saham PT Bayan, ada nama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Lewat kelompok usahanya, PT Pelayaran Samudera La Mappepening, Amran Sulaiman memiliki 666,67 juta (2 persen) saham BYAN.
PT Samudera La Mappepening merupakan bagian dari Tiran Nusantara Group, kelompok usaha yang didirikan Andi Amran Sulaiman.
Perusahaan ini bergerak di bidang transportasi laut. Kebanyakan melayani angkutan logistik khususnya sektor pertambangan.
Seiring perkembangan bisnis, cabang usaha Tiran Nusantara Group semakin beragam. Dari pertambangan, energi, perdagangan, logistik, hingga pengembangan kawasan industri.
Sejak tahun 2007, Tiran Nusantara Grup semakin masif mengembangkan investasi di sektor pertambangan dan energi.
Tiran Nusantara Group punya puluhan kapal angkut, ratusan dump truck, serta berbagai alat berat. Kepemilikan sarana ini menjadi bagian penting mendukung distribusi hasil produksi tambang.
Pabrik Racun Tikus
Amran Sulaiman merintis Tiran dari nol. Awalnya dari penelitian bahan emposan (asap) racun tikus yang kemudian dipatenkan dan dijual kepada para petani
Nama ‘Tiran’ diambil dari singkatan ‘Tikus Diracun Amran’. Tahun 1995, Amran Sulaiman mengurus hak paten dan memegang merek bahan emposan racun tikus Tiran 58PS dan Alpostran.
Pria kelahiran Bone, 27 April 1968 itu sampai hari ini tercatat memegang 7 hak paten inovasi di bidang pertanian. Khususnya obat pengendalian hama tanaman.
Produknya dipakai oleh para petani di Indonesia dan dipasarkan ke sejumlah negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Dari usaha asap racun tikus, bisnis Amran Sulaiman berkembang menjadi cikal bakal Tiran Nusantara Group.
Sekitar tahun 2004, dari pinjaman modal Rp500.000, Tiran Nusantara Group berkembang menjadi puluhan perusahaan afiliasi.
Peraturan Menteri 16/2026
Di sini letak ironinya. Tanggal 14 September 2026, Andi Amran Sulaiman membubuhkan tanda tangan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2026.
Peraturan Menteri itu mengatur Pengelolaan Konflik Kepentingan, Gratifikasi, dan Pengaduan Masyarakat di Lingkup Kementerian Pertanian.
Tujuannya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pejabat maupun pegawai Kementerian Pertanian yang disebabkan konflik kepentingan.
Pasal 11 Peraturan Menteri 16/2026 mewajibkan pegawai dan pejabat mencatat daftar kepentingan pribadi. Mereka juga wajib mengumumkan (deklarasi) daftar potensi konflik pribadi tersebut.
Catatan daftar kepentingan pribadi salah satunya akan menjadi acuan atasan untuk menempatkan pegawai. Menghindari adanya penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi.
Peraturan Menteri ini misalnya, melarang pegawai memiliki usaha yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai aparatur sipil bidang pertanian.
Aturan ini juga berlaku terhadap para pensiunan di jajaran Kementerian Pertanian. Pegawai yang pensiun boleh memiliki usaha di bidang pertanian setelah melewati masa tunggu (cooling-off period) 2 tahun.
Soal kepemilikan pabrik racun tikus, Amran Sulaiman mengaku sudah menutup usahanya itu sejak menjabat Menteri Pertanian periode 2014–2019.
Konflik Kepentingan
Benar, tidak ada UU yang secara tegas melarang pejabat negara atau menteri memiliki saham atau investasi di perusahaan swasta.
Terlebih core bisnis PT Bayan Resource tidak berkaitan langsung dengan kebijakan atau proyek yang ditangani Kementerian Pertanian.
Tapi jangan lupa, Andi Amran Sulaiman adalah sepupu Andi Syamsuddin Arsyad -Haji Isam. Keduanya kerap dikaitkan dalam sejumlah proyek strategis nasional.
Amran Sulaiman menggandeng Haji Isam mencetak sawah 1 juta hektare di Merauke, Papua. Mereka kompak menggarap investasi perkebunan tebu di Bombana, Sulawesi Tenggara.
Pada banyak kesempatan, Amran Sulaiman sempat memberikan pembelaan terkait pelibatan Haji Isam dalam proyek-proyek tersebut. Katanya, dalam proyek mencetak sawah di Merauke ada 135 kontraktor yang terlibat.
Dari kasus-kasus itu agak sulit juga meyakinkan publik bahwa Amran Sulaiman sebagai pejabat publik tidak memiliki konflik kepentingan dengan bisnis Haji Isam.
Mengutip Ketentuan Umum dalam Peraturan Menteri 16/2026:
“Konflik kepentingan adalah kondisi pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan
wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.”
Sehingga makna bebas konflik kepentingan tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar aman dari melanggar aturan di atas kertas.
Penilaian publik juga menjadi salah satu cara menilai kredibilitas pejabat negara. Apakah bebas dari kepentingan pribadi, atau malah memanfaatkan kewenangan untuk keuntungan orang-orang dekat.***
