JAKARTA, borneoreview.co – Jakarta, Senin 9 November 2026. Ruang pemeriksaan JAM PIDSUS terasa dingin. Wajah lima saksi tegang. Langkah mereka cepat. Pintu lift membuka. Suara sepatu menghantam koridor. Berkas tebal berpindah tangan. Nama nikel 2017–2020 kembali mencuat.
Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggali keterangan lima saksi.
Pemeriksaan berlangsung Senin 9 November 2026. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyebut para saksi berasal dari tiga kementerian dan satu BUMN.
Satu saksi BUMN berinisial DJ, verifikator PT Sucofindo. Empat saksi pemerintah MG dari Kementerian ESDM, H dan HSR pegawai ESDM, serta MCR dari Kemenkeu.
“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ucap Anang. Kalimat itu membuka pintu perkara nikel belum selesai.
Penyidik JAM PIDSUS pernah memeriksa ON dari Kemendag pada Rabu 4 November 2026. Pada 26 Oktober 2026, YV dari kementerian sama diperiksa.
Anang menegaskan penyidikan berjalan profesional, independen, akuntabel. Asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian tetap dijunjung.
Publik mencatat setiap gerak. Ruang pemeriksaan menjadi panggung pembuktian. Di luar ruang, awak media menunggu.
Kamera diarahkan ke pintu. Setiap saksi keluar tanpa banyak kata. Gestur tangan mereka tertutup tas.
Ekspresi lelah. Ada aroma kopi dan kertas. Pemandangan itu mengingatkan: perkara besar bergerak lewat detail kecil.
Prahara PT Sucofindo
Nama Sucofindo mencuat lewat DJ. Verifikator ini diperiksa sebagai saksi. PT Sucofindo juga mengembalikan Rp1,085 miliar.
Uang suap dari pihak ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara total Rp194,5 juta. Angka itu kecil di atas kertas, besar di mata publik.
Verifikasi komoditas nikel semestinya menjaga negara. Praktik suap membalik logika: dokumen rapi, negara bocor.
Pemeriksaan saksi dari tiga kementerian menunjukkan irisan kebijakan. ESDM mengatur izin dan produksi.
Kemenkeu mengatur fiskal. Kemendag mengatur tata niaga. Sucofindo memverifikasi.
Irisan itu rawan transaksi. Pengawasan lemah membuka celah. Celah itu menjadi ruang korupsi.
Kejagung meminta keterangan ON dan YV dari Kemendag. Dua nama itu melengkapi potret. Bukan sekadar satu institusi.
Perkara nikel melibatkan banyak meja. Meja izin, meja verifikasi, meja anggaran. Publik mesti melihat meja-meja itu.
Kerugian
Kerugian negara menjadi pintu kritik. BPKP menghitung kerugian negara. Kejagung menerima pengembalian sekitar Rp401 miliar.
Penyidik mengamankan USD120.400 dan Rp6.219.700.000. Pengembalian uang suap ESDM Sulawesi Tenggara Rp194,5 juta.
PT Sucofindo Rp1,085 miliar. Uang kembali, tetapi luka tata kelola tetap menganga. Nikel bukan sekadar komoditas. Ia berkait ekologi, wilayah, dan masa depan warga.
Penyidik menetapkan DS sebagai tersangka baru. Total tersangka menjadi enam orang. Satu tersangka korporasi: PT CNI. Penetapan DS berlangsung setelah 116 saksi dan 3 ahli diperiksa.
Penyitaan 143 dokumen serta barang bukti lain mendapat persetujuan Pengadilan Negeri. Penggeledahan berlangsung di Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Jakarta, dan Provinsi Selatan.
BPKP menghitung kerugian negara. Rangkaian itu menunjukkan skala perkara. Skala besar menuntut dakwaan besar.
Sebelum DS, lima tersangka sudah ditetapkan. Empat orang: BS, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM 2017–2019; MRI, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sulawesi Tenggara 2017–2019; NRH, Kepala Unit Sucofindo Kendari 2017–2019; MTP, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM 2013–2017.
PT CNI tersangka korporasi. Nama-nama itu membentuk peta kekuasaan. Peta kekuasaan menjelaskan satu hal: korupsi nikel bukan kecelakaan tunggal.
Angka Rp401 miliar bukan akhir. Pengembalian uang tidak menghapus perbuatan. Penegakan hukum mesti membongkar aliran manfaat.
Siapa menikmati? Siapa melindungi? Siapa membiarkan? Pertanyaan itu lebih tajam dari angka.
Kejaksaan
Perkara ini bukan sekadar berita ruang sidang. Ini cermin tata kelola nikel bobrok. Kementerian dan BUMN saling bersinggungan.
Saksi dari ESDM, Kemenkeu, Kemendag, Sucofindo menunjukkan simpul kebijakan dan verifikasi. Publik berhak menuntut transparansi.
Kejagung harus menuntaskan sampai akar. Jangan berhenti pada pengembalian uang. Korupsi nikel merusak ekologi, tata niaga, dan keadilan sosial.
Angka Rp401 miliar terlihat besar, tetapi luka ekologis jauh lebih mahal. Kutipan Anang tadi menegaskan pembuktian, bukan sekadar seremoni.
Kini mata publik menunggu: siapa berikutnya? Apakah korporasi benar-benar dijerat jugakah?
Apakah aliran uang menyentuh pejabat lebih tinggi? Kejaksaan mesti menjawab lewat dakwaan tebal, bukan konferensi cuma pers seremoni belaka..***
