LAMANDAU, borneoreview.co – Penertiban 88 hektare kebun sawit ilegal di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah, patut diapresiasi. Namun, di balik penumbangan 11.180 pohon sawit tersebut, tersimpan persoalan yang jauh lebih serius: bagaimana kawasan konservasi bisa dikuasai dan dimanfaatkan secara ilegal hingga mencapai puluhan hektare?
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat melakukan penertiban terhadap perkebunan sawit ilegal di kawasan konservasi tersebut. Langkah ini dilakukan setelah 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitas mereka secara sukarela.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, mengatakan penertiban tersebut menjadi perhatian serius, terutama karena SM Lamandau memiliki ekosistem gambut yang rentan mengalami kerusakan dan kebakaran berulang.
Menurutnya, aktivitas perkebunan ilegal harus dihentikan agar pemulihan ekosistem dapat berjalan dan fungsi konservasi kembali terjaga.
Pernyataan itu terdengar tegas. Namun, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan menghentikan aktivitas perkebunan dan menumbangkan pohon sawit. Publik juga berhak mengetahui bagaimana penguasaan kawasan konservasi tersebut bisa berlangsung, sejak kapan aktivitas ilegal dilakukan, serta sejauh mana pengawasan pemerintah selama ini berjalan.
Keberadaan 88 hektare kebun sawit ilegal bukan persoalan kecil. Apalagi, kawasan yang seharusnya menjadi ruang perlindungan keanekaragaman hayati justru berubah menjadi areal perkebunan.
Jika penguasaan kawasan bisa berlangsung hingga ribuan pohon tumbuh dan menghasilkan, maka evaluasi terhadap sistem pengawasan menjadi keharusan. Jangan sampai penertiban baru dilakukan setelah kerusakan terlanjur meluas atau kebakaran hutan kembali terjadi.
Kemenhut juga mengapresiasi kesediaan 43 pihak menghentikan aktivitas secara sukarela. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam.
Namun, kesediaan menghentikan aktivitas ilegal tidak boleh dimaknai sebagai akhir persoalan. Kepatuhan terhadap hukum semestinya menjadi kewajiban, bukan sesuatu yang cukup diapresiasi setelah kawasan negara telanjur dimanfaatkan tanpa izin.
Penegakan hukum juga tidak boleh berhenti pada penumbangan tanaman. Apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai penertiban hanya menghasilkan pemandangan ribuan pohon tumbang, sementara pertanggungjawaban atas kerusakan kawasan tidak pernah benar-benar dituntaskan.
Apalagi, SM Lamandau memiliki ekosistem gambut yang sangat rentan. Kerusakan gambut bukan hanya mengancam habitat satwa liar, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran yang dampaknya dapat meluas ke permukiman dan wilayah sekitarnya.
Karena itu, rencana pemulihan ekosistem seluas 88 hektare melalui revegetasi menggunakan tumbuhan asli setempat harus benar-benar direalisasikan. Pemulihan tidak boleh berhenti sebagai janji administratif atau sekadar kegiatan penanaman simbolis.
Pengawasan pascapenertiban juga menjadi pekerjaan penting. Pemerintah harus memastikan kawasan tersebut tidak kembali dikuasai oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari sumber daya alam tanpa memperhatikan fungsi konservasi.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat perlu diperkuat. Mereka bukan sekadar pelengkap operasi penertiban, melainkan bagian penting dalam menjaga kawasan hutan dari ancaman perambahan.
Penertiban di SM Lamandau seharusnya menjadi momentum untuk membongkar persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola kawasan hutan. Sebab, keberhasilan menjaga hutan tidak diukur dari berapa banyak pohon sawit yang berhasil ditumbangkan, melainkan dari kemampuan negara mencegah perambahan, menindak pelanggaran, dan mengembalikan fungsi ekologis kawasan.
Jangan sampai pemerintah baru terlihat tegas ketika hutan sudah rusak. Sebab, tugas negara bukan sekadar menumbangkan sawit ilegal, tetapi memastikan hutan konservasi tidak lagi menjadi ladang bisnis bagi mereka yang mengabaikan hukum.***
