NUSA DUA, borneoreview.co – Hubungan pengusaha kelapa sawit dengan program biodiesel B50 bisa diibaratkan ‘berjalan di atas pecahan kaca’. Mendukung salah, menolak lebih salah.
Industri kelapa sawit saat ini berada di simpang jalan yang krusial. Antara menopang kemandirian energi nasional melalui program biodiesel, mencukupi ketahanan pangan domestik, sekaligus mempertahankan arus devisa ekspor.
Pengusaha melihat jika skenario penerapan penuh B50 terlaksana pada tahun 2027, akan menekan volume ekspor minyak mentah sawit sekitar 26,5 juta ton.
“GAPKI mendukung peningkatan pemanfaatan biodiesel untuk memperkuat ketahanan energi. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keberlanjutan pasokan CPO dan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dengan ekspor,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono.
Kemandirian Energi
Pada prinsipnya pengusaha sawit mendukung percepatan kemandirian energi nasional. Namun, porsi pencampuran (blending rate) CPO dalam solar disesuaikan dengan ketersediaan minyak mentah sawit.
Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak berkurangnya pemasukan pembiayaan dana insentif dari pungutan ekspor (PE).
Eddy Martono mmengusulkan penerapan kebijakan biodiesel yang fleksibel. Rasio pencampuran (B35, B40, atau B50) bersifat adaptif tergantung ketersediaan stok CPO aktual.
Cara ini juga untuk menghindari terganggunya pemenuhan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng di dalam negeri.
GAPKI mengusulkan biaya mandatori biodiesel B50 ditanggung secara adil bersama antara pemerintah, industri, dan konsumen. Sehingga tidak membebani pelaku usaha sektor perkebunan.
Jangan Sunat Dana PSR
Pembiayaan biodiesel tidak boleh memangkas alokasi dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tidak menyunat subsidi pengadaan bibit unggul, riset sawit, dan peningkatan fasilitas kebun rakyat.
Peningkatan produksi sawit dalam 2-3 tahun ke depan wajib mengandalkan intensifikasi melalui praktik budidaya terbaik (Good Agricultural Practices/GAP).
Petani perlu mendapat dukungan efisiensi pupuk, mengingat hasil peremajaan bibit sawit baru bisa dipanen pada 3 hingga tahun 4 mendatang.
Program Peremajaan Sawit Rakyat harus menjadi program akselerasi produktivitas nasional.
PSR tergantung pada kebijakan penyederhanaan legalitas lahan, bantuan biaya hidup untuk petani selama masa replanting, dan penguatan kemitraan petani dengan pabrik kelapa sawit.
Petani dalam Rantai Ekspor
Menghadapi European Union Deforestation Regulation (EUDR), GAPKI berkomitmen petani swadaya tidak tersisih dari rantai pasok ekspor.
Langkah pendampingan mencakup pemetaan geolokasi lahan bersubsidi. Penguatan database nasional terintegrasi ISPO, penelusuran (traceability) berkeadilan, serta pendampingan kelembagaan koperasi.
Petani harus mendapat akses memantau kenaikan harga CPO internasional. Petani berhak menerima penetapan harga TBS secara adil dan transparan.
Untuk melindungi konsumen dalam negeri, pemerintah mengoptimalkan instrumen DMO secara terukur. Menyalurkan subsidi minyak goreng secara tepat sasaran tanpa menekan margin harga sawit di tingkat petani.***
