JAKARTA, borneoreview.co – Wacana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI) kembali membuka pertanyaan mengenai kesiapan Indonesia menghadapi perkembangan teknologi yang semakin sulit dikendalikan. Komisi I DPR RI mengusulkan agar RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.
Usulan ini patut diapresiasi, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak boleh terus tertinggal dalam membangun aturan untuk mengantisipasi dampak kecerdasan buatan. Sebab, teknologi AI bukan lagi sekadar inovasi masa depan. Kehadirannya sudah memengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari dunia pendidikan, ekonomi, industri, media, hingga ruang digital.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, regulasi mengenai kecerdasan artifisial sudah menjadi kebutuhan untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.
Menurutnya, Indonesia hingga kini belum memiliki aturan khusus yang mengatur AI secara menyeluruh. Karena itu, Komisi I mengusulkan agar RUU tersebut dapat dimasukkan ke Prolegnas, baik jangka pendek maupun jangka menengah.
“Kita ini masih belum ada, sehingga kita membutuhkan peraturan tersebut agar bisa dimasukkan kalau tidak di (Prolegnas) jangka pendek, ya jangka menengah,” kata Dave dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dave juga menyoroti sejumlah negara yang telah lebih dahulu membangun kerangka regulasi kecerdasan artifisial. Malaysia dan Singapura, misalnya, sudah memiliki aturan terkait AI. Sementara negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat telah mengembangkan pengaturan yang lebih mendalam.
Perbandingan tersebut seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan DPR. Indonesia jangan sampai hanya menjadi pasar bagi teknologi asing, sementara perlindungan terhadap masyarakat dan kepentingan nasional justru tertinggal.
Persoalannya bukan semata-mata bagaimana mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Lebih penting lagi, bagaimana memastikan teknologi tersebut tidak menjadi alat penyebaran disinformasi, manipulasi informasi, pelanggaran privasi, diskriminasi algoritma, hingga penyalahgunaan data pribadi.
Ancaman penggunaan AI untuk membuat gambar, video, dan suara palsu juga semakin nyata. Tanpa aturan yang jelas, masyarakat berpotensi menjadi korban manipulasi digital, sementara mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi kerugian masih belum memiliki kepastian hukum yang memadai.
Karena itu, RUU Kecerdasan Artifisial tidak boleh berhenti sebagai agenda legislasi yang sekadar mengejar ketertinggalan dari negara lain. Substansi regulasinya harus benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Indonesia.
DPR dan pemerintah perlu memastikan adanya batasan penggunaan AI, transparansi sistem algoritma, perlindungan data pribadi, tanggung jawab pengembang dan penyelenggara, serta mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan teknologi.
Di sisi lain, regulasi juga harus menjaga agar inovasi tidak terhambat oleh aturan yang terlalu kaku. Tantangannya adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan ruang pengembangan teknologi.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyatakan, RUU tersebut berpeluang masuk Prolegnas jangka pendek apabila naskah akademiknya sudah tersedia. Namun, jika belum, pembahasannya kemungkinan diarahkan ke Prolegnas jangka menengah.
“Tapi kalau NA-nya belum ada, saya kira jangka menengah itu,” ujar Bob.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa usulan regulasi AI masih harus melewati tahapan administratif dan penyusunan substansi. Sementara itu, perkembangan teknologi terus berjalan tanpa menunggu kesiapan legislasi.
Komisi I DPR RI sendiri mengakui masih terdapat sejumlah rancangan undang-undang lain yang tengah berproses, di antaranya RUU Ketahanan dan Keamanan Siber serta RUU tentang Penyiaran.
Namun, banyaknya agenda legislasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus menunda pengaturan AI. Justru, perkembangan kecerdasan artifisial memiliki keterkaitan erat dengan keamanan siber, penyiaran, perlindungan informasi, dan kedaulatan digital.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji bahwa Indonesia akan memiliki undang-undang AI. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang mampu melindungi warga dari dampak buruk teknologi sekaligus memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara adil.
Jangan sampai ketika persoalan AI semakin besar, DPR baru sibuk membicarakan urgensi undang-undangnya. Teknologi bergerak cepat, sedangkan hukum tidak boleh terus berjalan di belakang.***
