Gajah Masuk Permukiman, Jalur Jelajah Alami Terhalang Parit Kebun Sawit

Ilustrasi konflik gajah dan manusia.

BENER MERIAH, borneoreview.co – Masyarakat adat di Sumatra memanggil gajah dengan gelar kehormatan ‘Datuk Gedang’. Disimbolkan sebagai sosok tetua yang bijaksana, berkekuatan besar, sekaligus lembut hati.

Ingatan gajah membuat orang Eropa takjub dan melahirkan idiom: “An elephant never forgets”. Menjelaskan bahwa hewan besar itu memiliki ingatan yang luar biasa.

Tidak seperti kawanan hewan lainnya, kelompok gajah dipimpim betina tertua. Sistem sosial matriarki yang juga dianut oleh sebagian masyarakat adat di Sumatra.

Gajah betina pemimpin kawanan menyimpan informasi penting rute jelajah alami. Ingatan itu diwariskan secara turun-temurun antar generasi.

Ingatan kolektif itu memungkinkan kawanan gajah kembali ke lokasi sumber air dan makanan yang sama setiap tahun. Menjaga kawanan dari kelaparan di musim yang sulit sekalipun.

Perjalanan melintasi rute jelajah alami kadang menempuh jarak ratusan kilometer. Tidak mengenal batas-batas wilayah yang dibangun manusia hari ini.

Ingatan rute jelajah alami gajah yang tidak berubah, menggiringnya masuk dalam konflik dengan manusia dan kepentingan usaha yang jauh merambah hutan.

Konflik Gajah

Di Kabupaten Bener Meriah kawanan gajah Sumatra masuk ke permukiman warga. Merusak 10 rumah dan kebun milik warga di enam desa di Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Forum Koordinasi Peusangan Elephant Concervation (FK-PECI) menduga gajah masuk ke permukiman karena perusahaan sawit di Bireun menggali parit untuk menghalau kawanan.

Menurut Ketua FK-PECI, Sri Wahyuni, parit yang dibuat sejumlah perusahaan sawit di Bireuen berlapis-lapis. Sehingga mengganggu pergerakan gajah.

“Selain dalam, bahaya. Jangankan gajah, manusia yang menggiring gajah saja bisa terganggu,” kata Sri Wahyuni.

Berdasarkan pengamatan di lapangan FK-PECI menemukan perusahaan semakin banyak menggali parit-parit untuk menghalau gajah masuk ke perkebunan sawit.

Akibatnya, gajah yang biasa melintas jalur itu masuk ke kebun dan pemukiman warga.

“Parit ini lebarnya kira-kira 3 hingga 5 meter. Parit seperti ini sangat mengancam keselamatan gajah. Kalau jatuh bisa menyebabkan patah kaki dan mengancam nyawa gajah,” ujar Sri Wahyuni.

PFK-PECI meminta perusahaan sawit menutup parit penghalang yang menjadi penyebab konflik gajah dan manusia.

“Kami mengecam keras kondisi ini. Wajar kondisi konflik satwa tidak kunjung selesai. Warga dan pemerintah bekerja untuk melakukan pencegahan, tetapi pihak perusahaan justru memperburuk situasi.”

Evaluasi Izin

Sri Wahyuni meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkordinasi dengan Pemkab Bireuen dan Dinas ESDM Aceh untuk mengevaluasi izin perkebunan sawit di kawasan koridor migrasi gajah sumatra.

Pembatasan kegiatan perkebunan sawit di jalur migrasi satwa akan membantu mencegah konflik manusia dengan gajah.

“Pemerintah sedang menghadapi efesiensi, menanggulangi bencana. Tetapi konflik gajah dengan manusia menjadi persoalan terpisah. Perlu kehadiran Pemerintah Aceh karena koridor gajah berada di lintas kabupaten,” ujar Sri Wahyuni.

Di tempat terpisah, Pemkab Bener Meriah menggelar rapat koordinasi penanganan konflik gajah dan manusia. Rapat dipimpin Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar.

Hadir dalam rapat itu TNI-Polri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, perangkat daerah, dan perwakilan perusahaan perkebunan PT Baalian Sejahtera Abadi, PT Rami Agro Mandiri, dan PT Bumi PR.

Bupati meminta perusahaan perkebunan sawit mengevaluasi parit-parit di sekeliling kebun yang justru menggiring gajah ke permukiman warga.

Menurut Tagore, konflik antara kawanan gajah dan masyarakat meningkat sejak akhir Oktober hingga pertengahan November 2026. Upaya menggringi gajah menjauh dari permukiman belum membuahkan hasil maksimal.

Habitat Gajah

Kawanan gajah belum berhasil digiring ke kawasan Krueng Peusangan karena terhalang parit perkebunan sawit di Kilometer 41. Menyebabkan gajah kembali masuk ke wilayah permukiman.

Pemerintah Kecamatan Pintu Rime Gayo menghentikan sementara kegiatan belajar di 21 sekolah. Demi menjaga keselamatan siswa, guru, dan tenaga pendidik.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Tetapi upaya penanganan juga harus memperhatikan keberlangsungan habitat dan jalur pergerakan gajah,” ujar Tagore, 16 November 2026.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah meminta evaluasi izin perusahaan yang beroperasi di koridor jelajah alami gajah. Termasuk meninjau standar operasional pembangunan parit dan kawat kejut di sekeliling perkebunan sawit.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *