Hilirisasi Kelapa Jangan Berhenti Jadi Panggung Promosi Kreator Konten

Hilirisasi kelapa

JAKARTA, borneoreview.co – Hilirisasi kelapa kembali digaungkan. Kali ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggandeng 20 kreator konten dan alumni sejumlah perguruan tinggi untuk mengenalkan potensi komoditas kelapa melalui program Cococreators: Coconut Creative Experiences.

Program yang digelar di Roemah UMKM BPDP SMESCO Indonesia, Jakarta, Selasa (17/11/2026), tersebut dikemas sebagai ruang edukasi sekaligus promosi produk UMKM berbasis kelapa. Para peserta diajak melihat langsung proses pengolahan kelapa dan mendengarkan pengalaman pelaku usaha yang produknya telah menembus pasar internasional.

Namun, di tengah gencarnya kampanye hilirisasi, ada persoalan mendasar yang tidak boleh tertutup oleh gemerlap promosi media sosial. Hilirisasi bukan sekadar bagaimana produk UMKM dikenal banyak orang, melainkan bagaimana petani memperoleh kesejahteraan dari komoditas yang mereka hasilkan.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Helmi Muhansyah mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan 20 key opinion leader (KOL) serta perwakilan alumni ITB, IPB, UI, dan Universitas Terbuka.

Mereka diperkenalkan dengan berbagai produk olahan kelapa, termasuk gula kelapa organik yang diproduksi UMKM mitra BPDP.

BPDP berharap para kreator menyebarluaskan pengalaman tersebut melalui media sosial. Strategi ini dianggap dapat memperluas jangkauan promosi produk perkebunan kepada masyarakat.

Tentu saja, promosi bukan sesuatu yang keliru. UMKM membutuhkan pasar, akses konsumen, dan jaringan pemasaran. Namun, persoalan hilirisasi kelapa jauh lebih besar daripada sekadar membangun popularitas produk.

Helmi sendiri mengakui bahwa sektor kelapa masih menghadapi persoalan kualitas bahan baku dan kesiapan rantai pasok. Pengakuan ini justru memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah masih panjang.

Bagaimana mungkin berbicara tentang ekspansi pasar internasional jika kualitas bahan baku belum konsisten? Bagaimana UMKM bisa memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar apabila rantai pasok petaninya belum kuat?

Persoalan tersebut membutuhkan intervensi nyata, bukan hanya kampanye kreatif.

Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, mandat BPDP tidak lagi terbatas pada kelapa sawit. Komoditas kakao dan kelapa juga masuk dalam cakupan pengelolaan dana perkebunan.

Artinya, ada tanggung jawab lebih besar untuk memastikan pengelolaan dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku perkebunan, termasuk petani kelapa yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai produksi.

Potensi ekonomi kelapa memang luar biasa. Hampir seluruh bagian pohonnya bisa diolah menjadi produk bernilai tambah. Pelepah dapat menjadi kerajinan, tempurung diolah menjadi produk dekoratif, sementara air, daging, dan niranya memiliki beragam peluang industri.

Sejumlah UMKM mitra BPDP telah memperlihatkan potensi tersebut. Goodcraft mengolah pelepah kelapa menjadi lampu dekoratif, Cambia memanfaatkan tempurung sebagai cermin hias, sedangkan Nora Indonesia mengembangkan tekstil ramah lingkungan.

Sementara itu, CV Java Agro Mandiri (Javari) dari Banyumas, Jawa Tengah, menjadi contoh pengembangan gula kelapa organik dengan pasar ekspor.

Direktur Javari, Galih Wahyu Nur Aziz, menyebut usahanya didukung sekitar 1.500 petani organik bersertifikat dengan kapasitas produksi mencapai 200 ton per bulan.

Produknya telah menjangkau lebih dari sepuluh negara di Eropa, Asia, Australia, hingga Afrika. Perusahaan tersebut juga memiliki sertifikasi organik Uni Eropa, USDA, halal, dan ISO 22000.

Pencapaian itu patut diapresiasi. Namun, keberhasilan satu atau beberapa UMKM tidak otomatis menggambarkan kondisi seluruh petani kelapa di Indonesia.

Justru, pernyataan Galih bahwa kualitas produk bergantung pada kekuatan petani semestinya menjadi pengingat bagi pemerintah. Petani tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku, sementara keuntungan terbesar dari proses hilirisasi dinikmati pelaku usaha di tingkat berikutnya.

BPDP menyebut telah memetakan UMKM perkebunan ke dalam empat klaster berdasarkan tingkat kesiapan usaha. Dukungan diberikan melalui pelatihan hingga fasilitasi pameran internasional.

Langkah tersebut perlu dibarengi indikator keberhasilan yang terukur. Berapa banyak petani yang mengalami peningkatan pendapatan? Seberapa besar nilai tambah yang kembali kepada produsen bahan baku? Apakah akses pembiayaan, teknologi, dan kepastian pasar sudah benar-benar menjangkau kelompok petani kecil?

Jangan sampai hilirisasi hanya berhasil mempercantik etalase produk, tetapi gagal memperbaiki kehidupan orang-orang yang bekerja di kebun.

Kreator konten boleh membantu memperkenalkan gula kelapa, kerajinan tempurung, dan berbagai produk turunannya. Namun, popularitas di media sosial tidak boleh menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan perkebunan.

Pada akhirnya, hilirisasi kelapa harus dibuktikan melalui peningkatan kesejahteraan petani, penguatan industri pengolahan dalam negeri, serta pemerataan manfaat ekonomi.

Sebab, kelapa bukan sekadar komoditas yang layak dipromosikan. Di balik setiap produk yang menembus pasar dunia, ada petani yang menggantungkan hidupnya pada pohon kelapa. Jangan sampai produk Indonesia mendunia, tetapi kesejahteraan petaninya tetap tertinggal.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *