Juara Dunia Ekspor CPO: Petani dan Pekerja Sawit Indonesia Minim Perlindungan Sosial

Ilustrasi petani sawit menganggkut tandan buah segar.

JAKARTA, borneoreview.co – Pekerja informal sektor industri sawit masih jauh dari jangkauan sistem perlindungan sosial dan jaminan kesehatan.

Persoalan jaminan kesehatan dan sosial bagi petani dan pekerja informal di pabrik pengolahan sawit, belum banyak dibahas dibanding isu keberlanjutan industri dan kelestarian lingkungan.

Aspek sosial perlu mendapat perhatian setara agar konsep keberlanjutan benar-benar diterapkan di seluruh rantai pasok sawit.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono Saragih mengatakan, perlindungan jaminan sosial merupakan salah satu fondasi penting mewujudkan industri sawit berkelanjutan.

Keberlanjutan tidak akan tercapai secara utuh jika jutaan pekerja yang menggerakkan industri sawit belum mendapatkan perlindungan.

“Perlindungan pekerja dan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Prinsipnya, no social security, no sustainability,” kata Sumarjono dalam Indonesia Labour on Palm Oil Conference (ILaPOC) 2026, Rabu (18/11).

Ekosistem Sawit

Sumarjono menggagas Gerakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Sawit (GESIT Sawit) untuk memperluas perlindungan bagi petani dan pekerja informal.

Menurut Sumarjono, tantangan terbesar saat ini adalah menjangkau pekerja informal, seperti petani, buruh tani, sopir angkutan TBS, hingga pelaku usaha kecil di sekitar perkebunan sawit.

Mereka tersebar di wilayah perdesaan sehingga membutuhkan pendekatan khusus untuk mendapatkan akses jaminan sosial.

“Pekerja informal di ekosistem sawit jumlahnya besar dan tersebar di berbagai desa. Perlu gotong royong dengan melibatkan pelaku industri dan lembaga yang sudah dekat dengan masyarakat agar perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bisa menjangkau mereka.”

GESIT Sawit telah diuji coba pada salah satu pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

Koperasi Karyawan

Program ini menggandeng koperasi karyawan di pabrik kelapa sawit sebagai agen PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia). Mereka berperan menjadi perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui model tersebut, koperasi membantu menjangkau petani pemasok tandan buah segar (TBS) yang selama ini memiliki hubungan langsung dengan pabrik.

Keterlibatan koperasi juga diharapkan membuka peluang kesejahteraan bagi kelembagaan ekonomi di lingkungan perkebunan.

Kolaborasi menjadi kunci karena ekosistem sawit tersebar di 26 provinsi, 160 kabupaten, dan 17.000 desa. Sektor ini menghidupi sekitar 16 juta pekerja atau 50 juta jiwa anggota keluarga.

Melalui konsep People-Centric Sustainable Palm Oil, Sumarjono mendorong keseimbangan tiga pilar keberlanjutan: People (perlindungan manusia dan pekerja), planet (kelestarian lingkungan), dan prosperity (kesejahteraan ekonomi).

Ketiga aspek tersebut perlu berjalan beriringan. Industri sawit tidak cukup hanya menghasilkan komoditas secara berkelanjutan, tetapi juga harus memastikan pekerja memperoleh hak, perlindungan, dan kesempatan hidup yang lebih sejahtera.

Hak Pekerja

Penguatan aspek sosial juga semakin penting seiring tuntutan pasar global terhadap pemenuhan hak pekerja dan hak asasi manusia.

Hal ini tercermin dalam penerapan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) Uni Eropa, Human Rights Due Diligence (HRDD), serta Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Keberhasilan industri sawit pada akhirnya tidak hanya diukur dari produktivitas dan kelestarian lingkungan. Tetapi juga dari kesejahteraan jutaan pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Menurut data Kementerian Pertanian, jumlah tenaga kerja yang terserap industri sawit mencapai sekitar 16,5 juta orang pada tahun 2024.

Pekerja Informal

Sebanyak 9,7 juta orang diantaranya adalah tenaga kerja langsung. Terbagi sebanyak 5,2 juta orang tenaga kerja perkebunan kelapa sawit rakyat dan 4,5 juta buruh perusahaan perkebunan kelapa sawit negara atau swasta.

Sisanya sekitar 8 juta orang merupakan tenaga kerja tidak langsung. Mereka bekerja sebagai pengangkutan tandan buah segar, CPO, supplier pupuk dan alat-alat perkebunan, supplier alat-alat kantor, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit.

Hingga kini belum tersedia data tunggal resmi yang menyebutkan jumlah pekerja sektor sawit yang sudah masuk dalam sistem jaminan sosial dan kesehatan nasional.

Kebijakan mendaftarkan pekerja kebun dan pabrik dalam sistem perlindungan sosial dilakukan parsial oleh masing-masing pemerintah daerah maupun perusahaan.

Menyebabkan lebih banyak pekerja -terutama pekerja informal- yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dan kesejahteraan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *