JAKARTA, borneoreview.co – Wacana translokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon merupakan pintu masuk melemahkan perlindungan kawasan konservasi.
Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), gagasan translokasi yang dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, muncul di saat yang janggal.
Usulan terlontar hanya berselang beberapa bulan, setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada bulan Februari.
Isi Keputusan Menteri ESDM itu menetapkan hampir seluruh daratan dan perairan Provinsi Banten sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Akibatnya, Taman Nasional Ujung Kulon kini berada sebagai enklave atau wilayah yang terkepung zona ekstraktif tambang.
Wilayah perairan Selat Sunda dan kawasan tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya di daratan.
Pemerintah berulang kali menegaskan wilayah WUP di sekitar Ujung Kulon bukan izin tambang langsung. Lokasinya juga berada di luar kawasan konservasi.
Pintu Masuk Izin Tambang
Menurut Jatam argumen itu menyesatkan. Penetapan WUP, tidak boleh dibaca secara naif sebagai sekadar garis di atas peta.
Melainkan sebagai instrumen hulu atau tahapa legal paling krusial untuk membuka jalan terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kemudian hari.
Dalam tata kelola sumber daya alam, proyek ekstraktif selalu berproses secar sistematis: identifikasi potensi, pemetaan wilayah, legalisasi WUP, hingga terbit izin operasional.
WUP adalah fondasi hukum yang memberi legitimasi bagi negara untuk mengundang dan memuluskan modal masuk ke suatu kawasan.
Berdasarkan data Geoportal Minerba, peta Geomigas ESDM, serta dokumen resmi pemerintah, bentang wilayah di sekitar Ujung Kulon saat ini telah dikelilingi berbagai aktivitas dan prospek eksploitasi.
Dikepung Tambang
Di koridor timur laut TNUK, tercatat IUP PT Rajawali Octorys Sundari untuk andesit seluas 84,7 hektare dan IUP PT Batara Chaka Lestari untuk batu gamping seluas 22,7 hektare.
Data Minerba juga mengonfirmasi adanya potensi cadangan emas dan perak di wilayah timur kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Di perairan, peta Geomigas ESDM memperlihatkan keberadaan Cekungan Migas Ujung Kulon.
Sebagian besar perairan hingga daratan sekitar TNUK masuk dalam Area Studi Bersama (Joint Study Area) Forearc Sumatra Offshore yang dikaitkan dengan Komodo Energy.
Joint study serupa yang dilakukan beberapa universitas sebagai rekomendasi Komite Eksplorasi Nasional (KEN), bahkan menyebutkan rencana survei umum Ujung Kulon Basin Forearc sebagai target eksplorasi migas sejak tahun 2019.
Setidaknya terdapat 3 target eksplorasi yang hendak disurvei yakni carbonate buildup, unconventional play, dan hydrate gas.
Secara historis, terdapat lelang Wilayah Kerja (WK) Migas Ujung Kulon yang mencakup daratan dan lepas pantai Banten.
Lelang wilayah kerja dimenangkan perusahaan asal Malaysia, M3nergy Berhad, pada tahun 2007.
Mulai Eksplorasi
M3nergy Berhad memiliki jangka waktu kontrak awal 30 tahun hingga 2037. Wilayah kerja itu dioperasikan anak usahanya, M3nergy Gamma Sdn. Bhd.
Pada awal 2016, M3nergy Gamma melakukan pengeboran sumur eksplorasi lepas pantai Cula-1 dengan menunjuk PT Apexindo Pratama Duta Tbk sebagai kontraktor pengeboran.
PT Apexindo melakukan eksplorasi menggunakan jack-up rig Soehanah, dengan nilai kontrak sebesar US$5,4 juta.
Pengeboran mencapai kedalaman 2.399 meter, tetapi tidak berhasil menemukan hidrokarbon.
Keberadaan sumur Cula-1 menunjukkan kawasan perairan dekat Ujung Kulon tidak hanya pernah menjadi objek studi potensi migas. Tetapi sudah menjadi lokasi aktivitas pengeboran eksplorasi.
Kondisi itu semakin parah karena Dinas ESDM Provinsi Banten mengidentifikasi wilayah Pandeglang sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral logam, termasuk emas dan perak.
Saat ini Provinsi Banten memiliki 139 izin usaha pertambangan aktif dengan total luas mencapai 25.903,36 hektare.
Dari jumlah tersebut, 84 izin dikeluarkan pada periode 2017-2025 oleh gubernur, dan 55 izin lainnya diterbitkan pada periode 2019-2022 oleh Kementerian ESDM.
Batalkan WUP
Jaringan Advokasi Tambang menuntut Kementerian ESDM membatalkan penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) dan Blok Migas yang mengepung Ujung Kulon.
Menghentikan segala bentuk normalisasi eksploitasi dengan meninjau ulang dan membatalkan penetapan WUP serta blok migas yang mengepung kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan wilayah penyangganya.
Jatam menolak segala upaya pelemahan perlindungan kawasan, serta memastikan bahwa wacana mitigasi risiko bencana atau relokasi satwa tidak dijadikan legitimasi untuk melonggarkan batas konservasi demi kepentingan korporasi.
Keselamatan ekosistem dan masyarakat sekitar harus menjadi tujuan tertinggi dalam setiap kebijakan tata ruang.
Caranya dengan menghentikan perluasan aktivitas pertambangan darat maupun migas lepas pantai di sekitar Banten selatan.
Menurut Jatam, pertanyaan mendasar yang wajib dijawab pemerintah adalah mengapa kawasan penyangga bentang konservasi paling vital di Indonesia ini terus disusupi rencana pertambangan dan migas.
Ujung Kulon bukanlah ruang kosong yang dipersiapkan untuk dikuras oleh sektor industri ekstraktif.
Melainkan bentang alam strategis yang mengemban fungsi lingkungan, sosial, dan konservasi yang tak ternilai.***
