PESISIR SELATAN, borneoreview.co – DPRD Pesisir Selatan, Sumatra Barat melaporkan dugaan kecurangan pembelian tandan buah segar sawit kepada Menteri Pertanian.
Lima perusahaan pengolahan sawit di Kabupaten Pesisir Selatan diduga bersekongkol membeli TBS dari petani swadaya dengan harga sangat murah.
Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal mengatakan kasus ini harus menjadi perhatian Kementerian Pertanian. Petani dirugikan hingga miliaran rupiah akibat praktik curang tersebut.
“Sekarang petani swadaya di Pesisir Selatan mengalami kerugian. Mulai dari potong timbangan, harga yang jauh dibawah harga petani sawit swadaya di daerah lainnya. Padahal jika bicara rendemen, bagus. Tidak kalah bagus dari sawit plasma,” kata Novermal.
Menurut Novermal lima pabrik kelapa sawit diduga melakukan kejahatan bisnis. Pabrik melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dengan bersekongkol membeli sawit dengan harga murah dan menetapkan potongan timbangan (sortasi) tidak wajar.
Kartel Sawit
Lima pabrik yang dimaksud adalah PT Incasi Raya Sudetan POM di Teluk Ampalu Inderapura, PT Sumatera Jaya Agro Lestari di Teluk Ampalu, Inderapura, PT Transco Energi Utama di Tiga Sungai, Inderapura PT Kemilau Permata Sawit di Kubu, Tapan, dan PT Muara Sawit Lestari di Lunang Selatan, Lunang.
Pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit itu menetapkan harga beli tandan buah segar dari kebun swadaya sangat murah, paling rendah se-Sumatra Barat.
Sebagai contoh, harga TBS per 30 Mei 2026 lalu untuk sawit dari kebun plasma atau mitra sebesar Rp4.005 per kilogram (data penetapan Pemprov Sumbar).
Lalu TBS kebun swadaya Kabupaten Sijunjung Rp3.080-Rp3.120 per kilogram dengan potongan timbangan (sortasi) 4-5 persen Informasi dari pelaku usaha persawitan di Sijunjung).
Sementara harga beli sawit dari kebun swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan hanya Rp2.070-2.350 per kilogram dengan potongan timbangan 9-12 persen.
“Sudahlah harganya paling rendah, potongan timbangan (sortasi) paling tinggi pula,” kata Novermal.
Incasi Raya Grup
Menurut Novermal, dua dari tiga pabrik kelapa sawit yang diduga melakukan kecurangan adalah milik Incasi Raya Grup.
PT Incasi Raya Sudetan POM dan PT Sumatera Jaya Agro Lestari, kata Novermal paling jahat karena membeli TBS kelapa sawit kebun swadaya paling murah di Pesisir Selatan.
“Beda harganya Rp100 – Rp200 per kilogram di bawah harga di tiga pabrik kelapa sawit lainnya. Informasi ini saya dapat dari penjelasan pelaku usaha persawitan di Pesisir Selatan,” ujar Novermal.
Pada berbagai pertemuan, manajemen kelima pabrik kelapa sawit tersebut selalu berdalih, harga TBS kelapa sawit kebun swadaya di Pesisir Selatan rendah karena rendemen CPO-nya rendah.
Pernyataan itu bertolak belakang dengan data hasil cek rendemen hamparan yang dilakukan oleh Pemeritah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) tahun 2018.
Hasil uji rendeman CPO saat itu menunjukkan hasil minyak sawit dari kebun swadaya untuk tanaman umur 10 tahun mencapai 22,5 persen. Lebih tinggi dari rendemen CPO TBS kebun plasma/mitra yang hanya 21,8 persen.
Selain itu membeli TBS dengan harga murah, kelima pabrik sawit juga menetapkan potongan timbangan (sortasi) sangat tinggi 9-12 persen. Sementara sortasi di kebupaten tetanga, Sijunjung hanya 4-5 persen. “Dasar pemotongannya tidak jelas.”
Lapor Menteri Pertanian
Novermal meminta Menteri Pertanian memberi perhatian pada kasus dugaan kejahatan bisnis kelapa sawit ini. Sebab kasus ini berkaitan langsung nasib petani sawit swadaya.
Terlebih di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 44 ribu hektare kebun kelapa sawit milik petani swadaya. Jauh lebih luas dari areal kebun HGU milik perusahaan 36 ribu hektare.
Novermal mengatakan, hingga saat ini belum ada kebun swadaya yang bermitra dengan pabrik kelapa sawit. Petani sawit swadaya tidak punya pilihan selain menjual TBS kepada lima pabrik tersebut.
Kerugian petani akibat menjual tandan buah segar terlalu murah diperkirakan mencapai Rp44 miliar per bulan. Rata-rata hasil panen petani swadaya 1 ton per hektare per bulan.
“Saya melapor kepada Menteri Pertanian. Petani kelapa sawit kebun swadaya tidak mendapat perlindungan dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.”
Dia menaruh harapan Kementerian Pertanian menindak tegas kelima pabrik kelapa sawit tersebut.
Pemerintah diminta memastikan penetapan harga TBS kebun swadaya ditetapkan secara transparan dan berkeadilan.
“Mohon juga dibuat regulasi penetapan harga TBS kebun swadaya yang belum bermitra dengan pabrik kelapa sawit. Termasuk standarisasi potong timbangan sortasinya,” pungkas Novermal.***
