BANJARBARU, borneoreview.co – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadopsi teknik pengelolaan mangrove ala Kabupaten Probolinggo Jawa Timur guna menyukseskan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khususnya kawasan pesisir.
Langkah adopsi ini Dinas Kehutanan Kalsel ambil setelah melaksanakan studi tiru teknik kelola mangrove ke Probolinggo, tepatnya ke Kelompok Tani Hutan (KTH) Bhakti Manunggal.
“Kami mendalami pengelolaan mangrove dan kelembagaan kelompok tani hutan di Desa Dringu Kabupaten Probolinggo,” kata Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, di Banjarbaru, Rabu (27/11/2024).
Dia menjelaskan, dalam kunjungan kerja itu, Dinas Kehutanan bersama Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kalsel dan BPDAS Barito mengunjungi KTH Bhakti Manunggal, yang merupakan binaan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang dan BPDAS Brantas Sampean.
Dalam kunjungan di Probolinggo, rombongan Dishut Kalsel melaksanakan praktik penanaman mangrove yang baik dan benar di kawasan Pantai Bandar Segara.
Fathimatuzzahra mengatakan, penanaman ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang teknik budidaya mangrove, mulai dari persemaian, pemilihan jenis tanaman, pola penanaman, hingga pemeliharaan yang tepat.
Menurut dia, kegiatan itu memberikan wawasan yang sangat bermanfaat, sehingga pihaknya bisa memahami langkah-langkah pengelolaan mangrove yang dapat diaplikasikan di Kalimantan Selatan.
Selain praktik teknis, Dishut Kalsel dan rombongan juga mempelajari strategi kelembagaan yang diterapkan oleh KTH Bhakti Manunggal melalui diskusi mencakup pengelolaan kelompok, koordinasi antar-anggota, serta peran kelembagaan dalam keberhasilan program rehabilitasi mangrove.
Fathimatuzzahra mengungkapkan pula bahwa pengelolaan mangrove di KTH Bhakti Manunggal menjadi contoh nyata kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas lokal.
Strategi pengelolaan mangrove itu, katanya, sesuai dengan visi Dishut Kalsel untuk mengintegrasikan peran semua pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian lingkungan, sekaligus memperlihatkan bagaimana pengelolaan mangrove yang baik dapat mendukung ekonomi masyarakat lokal melalui program pemberdayaan.
“Melalui pengalaman yang diperoleh dari Probolinggo, kami optimistis pengetahuan dan strategi pengelolaan mangrove yang telah dipelajari dapat diterapkan di Kalimantan Selatan,” ujar Fathimatuzzahra.
“Semoga langkah ini menjadi awal peningkatan kualitas pengelolaan mangrove di daerah kita demi menjaga ekosistem pesisir dan mendukung keberlanjutan lingkungan,” tambahnya. (Ant)
