SAMARINDA, borneoreview.co – Akmal Malik, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, terpilih sebagai salah satu kandidat penerima apresiasi kinerja penjabat kepala daerah 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Grup.
Dalam keterangan resmi yang diterima di Samarinda pada Sabtu, (10/8/2024), Akmal Malik menyebutkan bahwa ia hadir dalam penjurian bersama kandidat lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.
“Dengan hampir empat juta jiwa penduduk dan luas wilayah 15,3 juta hektar, Kalimantan Timur memiliki komposisi kawasan produksi 80 persen dan hutan lindung 20 persen,” ujarnya dalam presentasi kepada dewan juri nasional.
Penjurian dilakukan oleh Sekretaris Itjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, Staf Ahli Kementerian PANRB Jufri Rahman, Ketua Ombudsman Mukhommad Najih, Peneliti Senior BRIN Profesor Dr R Siti Zuhro, dan Direktur Utama Tempo Arif Zulkifli di Jakarta.
Akmal Malik menyampaikan presentasi selama 10 menit dan menjawab pertanyaan juri selama 10 menit.
Di antara topik yang dibahas, Akmal Malik menjelaskan posisi strategis Kalimantan Timur sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) serta potensi sumber daya alam yang melimpah.
Selain itu, angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur tercatat sangat rendah, yaitu hanya 0,1 persen.
“Pembangunan masif di Kaltim dan IKN mengakibatkan penurunan angka pengangguran terbuka,” kata Akmal Malik.
Ia juga menyoroti peningkatan pelayanan kesehatan di provinsi tersebut dengan adanya 59 rumah sakit yang didukung pemerintah dan sektor swasta.
Penanganan stunting dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, dengan dukungan 341 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan serta posyandu.
“Angka Harapan Hidup di Kalimantan Timur termasuk tinggi di Indonesia, mencapai 74,72 tahun,” tambahnya.
Pelayanan publik dan perizinan kini dilakukan secara digital untuk memastikan SOP yang jelas di organisasi perangkat daerah (OPD).
Akmal Malik juga menyebutkan bahwa evaluasi kinerja dilakukan secara rutin, termasuk realisasi anggaran OPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Serapan anggaran meningkat dari 87 persen menjadi 93 persen, dan target kami untuk tahun ini adalah mencapai minimal 95 persen,” tutupnya. (Ant)
