Ada 200 Kasus Warga Telantar di Kotawaringin Barat

KOTAWARINGIN BARAT, borneoreview.co – Dinas Sosial (Dinsos) Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah mulai periode Januari hingga November 2024 telah menangani 200 kasus warga yang terlantar.

Pihak Dinsos Kotawaringin Barat menyebut, warga telantar tersebut umumnya sebagian besar berasal dari Pulau Jawa dan juga dari pulau yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Dinsos mencatat per bulan November 2024, sekitar 200 orang yang berasal dari luar pulau telantar di wilayah Kobar,” kata Sekretaris Dinsos Kobar, Sanitro. di Pangkalan Bun, Senin (18/11/2024).

Sanitro menjelaskan, kasus-kasus penelantaran tersebut sebagian besar terjadi kepada pekerja yang non-permanen atau bekerja tanpa status sebagai pegawai tetap melalui agen atau ketua rombongan.

“Misal seperti pekerjaan proyek selesai, mereka kerap kali tidak dibayar dan tidak mendapatkan fasilitas pulang oleh pihak yang merekrut, dan akhirnya mereka telantar dan datang ke kantor kita untuk meminta bantuan,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam penanganan warga telantar di wilayah setempat.

“Tujuan kita yaitu untuk memastikan agar penanganan bagi warga telantar di Kabupaten Kobar dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan,” katanya.

Dia mengungkapkan, dalam menangani persoalan tersebut, pihaknya tidak bekerja sendiri, tetapi juga bersinergi dengan dinas kesehatan dan pihak kepolisian.

“Kita juga akan bersinergi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kesehatan para warga telantar, serta dukungan dari pihak kepolisian, untuk lebih optimal dalam penanganan ini,” katanya.

Sanitro menambahkan, pihaknya akan melanjutkan pendataan terhadap kasus yang sama menjelang akhir tahun. Harapannya, dapat membantu percepatan proses penyelesaian bagi kasus warga telantar yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial di Kobar.

“Kami sedang mendata ulang seluruh kasus baru yang muncul, dan kami akan memfasilitasi bantuan bagi mereka yang memerlukan pemulangan, dengan koordinasi yang baik antar instansi saya yakin penanganan ini dapat berjalan lebih efektif,” kata Sanitro. (Ant)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *