JAKARTA, borneoreview.co – Sepanjang Januari-Juli 2024 sedikitnya ada 9.148 titik panas di Kalimantan Timur (Kaltim). Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun sangat terbuka hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus maksimal.
Artinya, BNPB akan memaksimalkan upaya penanganan karhutla di Kaltim sehingga wilayah sebarannya tidak terus meluas. Apalagi, ini bisa berdampak dengan pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
Tidak sekadar itu, BNPB sangat sadar kalau terjadi karhutla di Kaltim akan berdampak signifikan bagi lingkungan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
“Termasuk mendukung situasi kondusif pembangunan kawasan IKN yang ada di Kaltim,” kata Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).
Suharyanto mengapresiasi langkah cepat Pemprov Kaltim yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla sampai dengan November 2024. Dengan begitu, pemerintah pusat dapat segera melakukan intervensi dukungan ke daerah.
Hal tersebut sebagaimana yang juga sudah dilakukan BNPB kepada enam provinsi prioritas karhutla lainnya yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data inventaris Tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kaltim periode Januari-Juli 2024, kata Suharyanto, sedikitnya ada sebaran 9.148 titik panas di Kaltim.
Titik panas itu mayoritas berada di dua wilayah, yakni Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Artinya, jika tidak ditangani maksimal berpotensi meluas ke wilayah lain.
Tentunya potensi meluas ke wilayah lain ini seiring musim kering dengan terpaan angin kencang yang tengah berlangsung.
“Kondisi itu juga menjadi pertimbangan Pemprov Kaltim yang meminta wilayahnya ditambahkan menjadi wilayah prioritas dalam penanganan karhutla ini mengingat adanya kawasan khusus, IKN,” imbuhnya.
BNPB langsung merespons permintaan itu dengan mengerahkan empat helikopter untuk patroli dan penyiraman air dari udara atau water boombing ke Kaltim.
“Bahkan kami siap menambah armada helikopter apabila terjadi eskalasi kejadian karhutla di Kaltim,” katanya.
Selain itu pihaknya juga memberikan segenap kebutuhan sarana-prasarana logistik penunjang untuk penanganan karhutla yang bersumber dari alokasi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB kepada Pemprov Kaltim.
Logistik penunjang yang dimaksud antara lain 40 pompa air terdiri dari 30 pompa induk dan 10 pompa jinjing, lima tandon air, dan 20 set alat pengaman diri petugas pemadam kebakaran. (Ant)
