Oleh: Aceng Mukaram
PONTIANAK, borneoreview.co – Jejak awal pagi tiga pilar. Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pagi itu berdiri seperti biasa.
Tenang, teduh, dan seolah tahu bahwa hari itu bukan sekadar seremoni, melainkan penanda sebuah arah baru.
Kamis, 20 November 2025, halaman pendopo penuh para tamu undangan bergerak pelan seperti arus sungai menjelang pasang.
Udara lembap sisa hujan pagi membuat dedaunan trembesi di halaman memantulkan cahaya lembut. Di ruang utama pendopo, kursi-kursi tertata rapi seolah menunggu sebuah babak panjang dalam ikhtiar pembangunan manusia.
Di depan barisan tamu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, berdiri dengan sikap birokratis tenang namun berlapis rasa.
Kata-katanya bening, pelan, namun membawa bobot yang telah lama menjadi beban para pembangun negeri amanah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat.
“Melalui pelantikan hari ini, saya berharap Dewan Pendidikan mampu menjadi katalisator transformasi pendidikan di Kalimantan Barat,” ucap Gubernur Ria Norsan mengalir tenang, seakan menyentuh satu per satu telinga para pendengar.
Hari itu, ia resmi melantik Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2025–2030.
Dalam satu rangkaian, dilakukan pula penyerahan hibah pendidikan, beasiswa non akademik untuk putra-putri berprestasi, serta penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh perguruan tinggi se-Kalbar.
Seremoni panjang yang menghubungkan banyak harapan. Semua dilakukan demi satu angka yang terus dikejar IPM Kalbar yang kini baru mencapai 72,09, meningkat 0,08 dari tahun sebelumnya.
Namun masih tertinggal dari rerata nasional 75,90. Angka-angka itu seolah tak bersuara, tetapi menjadi gema yang terus mengingatkan pemerintah tentang pekerjaan rumah panjang tak boleh lagi ditunda.
Para Penjaga Ilmu
Dewan Pendidikan yang dilantik hari itu bukan sekadar struktur formal di atas kertas. Dalam logika birokrasi, mereka adalah mitra, namun dalam bahasa pembangunan manusia, mereka adalah penjaga ruang-ruang sunyi tempat masa depan anak-anak Kalimantan Barat digarap pelan-pelan.
Gubernur Ria Norsan menegaskan hal itu dengan kalimat yang pelan namun tegas.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif,” Gubernur Ria Norsan mengingatkan.
Ia menatap para anggota Dewan Pendidikan seolah ingin menyampaikan bahwa tugas mereka pikul bukan hanya administratif, tetapi juga moral.
Gubernur Ria Norsan menyebut Dewan Pendidikan sebagai mitra, penguat, dan jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan pendidikan.
Di satu sisi, kalimat itu terdengar birokratis, namun di sisi lain terasa seperti baris doa untuk sebuah ekosistem selama ini berjalan saling berjauhan.
Anggota Dewan Pendidikan baru itu datang dengan latar beragam akademisi telah lama bergulat dengan riset pendidikan praktisi lapangan paham realitas sekolah-sekolah pinggiran tokoh masyarakat tahu denyut sosial kampung dan desa.
Mereka berdiri bersama dalam satu komposisi sebuah harapan agar IPM Kalbar tidak lagi bergerak lambat.
Dalam logika pembangunan manusia, pekerjaan mereka akan sunyi. Tak ada sorak-sorai. Hasilnya tak langsung terlihat besok pagi.
Tetapi fondasinya menentukan seperti apa rupa Kalimantan Barat 10 hingga 20 tahun mendatang.
Data Berbicara Pelan
Indeks Pembangunan Manusia bukan semata angka. Ia representasi tiga dimensi dasar manusia kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Ketiga dimensi itu juga mencerminkan cita-cita dasar keluarga-keluarga di seluruh Kalimantan Barat.
Meski angka IPM Kalbar meningkat 0,08 poin menjadi 72,09, perbandingan dengan IPM nasional 75,90 menghadirkan jarak yang tidak kecil.
Jarak itu bisa berarti anak-anak yang putus sekolah, guru tak cukup fasilitas, atau pelayanan kesehatan masih merangkak.
Namun peningkatan itu juga membawa pesan: ada gerak, ada upaya, ada ikhtiar yang sedang berlangsung. Pelantikan Dewan Pendidikan hari ini menjadi salah satu titik pijakan untuk mengejar ketertinggalan itu.
Gubernur Ria Norsan menyadari hal itu. Ia menyebut Dewan Pendidikan sebagai bagian dari “mesin percepatan pembangunan manusia.” Ia meminta para anggota tidak berhenti pada rapat dan dokumen.
“Saya berharap sinergi yang dibangun tidak berhenti pada seremoni, tetapi terwujud dalam aksi nyata, implementasi yang terukur, dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Kalimat itu terdengar formal, tetapi di baliknya ada kegelisahan birokratis lama jangan sampai pembangunan berhenti menjadi laporan.
Seusai pelantikan, dilakukan penyerahan hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dari sekolah desa hingga institusi keagamaan turut menjaga ruang belajar anak-anak.
Hibah itu bukan sekadar nomor dalam daftar kegiatan APBD. Ia adalah bentuk hadirnya negara. Selain itu, diserahkan pula beasiswa non-akademik untuk pelajar berprestasi.
Anak-anak muda itu berdiri di panggung dengan wajah sebagian malu, sebagian bangga. Mereka disebut oleh Gubernur sebagai generasi muda luar biasa.
Beasiswa non-akademik itu diberikan kepada mereka tak hanya berprestasi akademik sebagian memperoleh IPK cum laude, tetapi juga meraih capaian non akademik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
Anak-anak itu menjadi representasi lain dari IPM bukan hanya angka, tetapi potensi manusia tumbuh dengan percaya diri.
Gubernur Ria Norsan menyebut pemberian hibah dan beasiswa ini sebagai investasi jangka panjang.
Karena para pelajar itu adalah pemimpin Kalimantan Barat di masa depan. Kata-kata itu sederhana, namun mengandung kesadaran bahwa pendidikan tidak memberi hasil cepat, tetapi hasil pasti.
Akademisi sebagai Pilar Ketiga
Dalam rangkaian acara sama, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan seluruh perguruan tinggi di provinsi itu.
Dalam naskah birokrasi, komitmen semacam ini sering dianggap formalitas. Namun, Gubernur Ria Norsan menekankan peran perguruan tinggi dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia.
“Kita harus bergerak bersama, pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat, membangun generasi Kalbar yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di panggung global,” tutur Gubernur Ria Norsan.
Di balik kalimat itu, ada pengakuan serius bahwa pendidikan dasar dan menengah tak akan kuat tanpa dukungan riset, inovasi, dan teknologi dari perguruan tinggi. Mereka adalah laboratorium masa depan.
Perguruan tinggi juga menjadi ruang kritik. Mereka bisa mengawasi, memberi masukan objektif, dan melahirkan gagasan baru untuk mempercepat capaian IPM.
Dalam sistem pendidikan ideal, pemerintah tidak bekerja sendirian. Ia bekerja bersama para pemikir dan peneliti.
Arah Menjaga Harapan
Gubernur Ria Norsan memandang bahwa peningkatan IPM bukan soal anggaran semata. Ia juga soal arah.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi tidak hanya berfokus pada akses pendidikan, tetapi juga kualitas pembelajaran, kompetensi guru, dan lingkungan belajar yang aman.
Dalam suasana pendopo hening itu, Gubernur Ria Norsann menutup pesannya dengan pesan panjang mengalir seperti doa birokrasi:
“Saya berharap sinergi yang kita bangun hari ini dapat benar-benar membawa perubahan. Jangan berhenti pada berkas dan tanda tangan. Wujudkan dalam kerja yang terukur, dalam hasil yang dirasakan masyarakat,” ucap Gubernur Ria Norsan.
Kalimat itu kembali membawa suasana ke inti persoalan, bahwa pembangunan manusia tak boleh berhenti menjadi narasi. Ia harus menjadi kerja nyata.
Pekerjaan rumah Kalimantan Barat tidak ringan. Jika ingin mengejar rerata nasional, harus ada percepatan dalam tiga domain IPM pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Tahun 2025 menjadi momentum. Tahun 2030 menjadi horizon. Dengan Dewan Pendidikan sebagai mitra, perguruan tinggi sebagai pilar riset, dan masyarakat sebagai landasan, ikhtiar ini bergerak perlahan namun pasti.
Seperti sungai Kapuas yang terus mengalir tanpa suara, pembangunan manusia berjalan melalui kebijakan-kebijakan mungkin tak terlihat, tetapi terasa.
Pelantikan hari itu adalah satu langkah. Tapi langkah pertama sering kali menentukan arah perjalanan lebih panjang.
Sebagai Modal Awal
Menjelang siang, para tamu mulai meninggalkan pendopo. Namun pesan utama acara itu menetap pendidikan adalah kerja bersama.
IPM bukan hanya statistik pemerintah, tetapi cermin kesejahteraan seluruh masyarakat.
Gubernur Ria Norsan menutup rangkaian kegiatan dengan wajah tenang, membawa harapan bahwa Kalimantan Barat akan bergerak menuju angka yang lebih baik.
Tidak hanya mengejar nasional, tetapi membentuk masa depan yang lebih manusiawi.
Di tengah ketegangan birokrasi, di tengah angka-angka yang dingin, hari itu Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya bahwa manusia adalah pusat pembangunan.
Bahwa pendidikan adalah cahaya yang tak boleh padam. Bahwa harapan, betapapun pelan ia tumbuh, tetap merupakan modal awal sebuah perubahan besar menanjak bahagia.***
