PONTIANAK, borneoreview.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) membentuk tim pengawasan penyaluran BBM bersubsidi guna memastikan distribusi BBM tersebut tepat sasaran.
Rapat ini dolaksanakan sebagai komitmen Pemprov Kalbar dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM bersubsidi melalui pembentukan tim pengendalian dan pengawasan.
“Salah satu sorotan utama adalah tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang dinilai menjadi pemicu penyalahgunaan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalbar Harisson di Pontianak, Kamis (28/8/2025).
Berdasarkan hasil identifikasi, lanjutnya, kelangkaan BBM di Kalbar seringkali dipicu oleh deviasi harga yang cukup tinggi, khususnya solar. Selisihnya mencapai sekitar Rp4.700 per liter atau 69,12 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp6.800 per liter. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
Ia menambahkan lemahnya pengawasan di lapangan juga memperburuk situasi, karena penyaluran BBM subsidi kerap tidak sesuai dengan volume dan konsumen sasaran.
“Permasalahan ini sebenarnya sudah berlangsung lama, karena adanya selisih harga yang besar selalu memicu mekanisme pasar yang tidak sehat,” katanya.
Harisson menjelaskan sebelum rapat koordinasi tersebut, tim sudah menggelar tiga kali pertemuan pada 4, 11, dan 28 Juli 2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Hiswana Migas serta asosiasi transportasi darat seperti Organda, ALFI, dan PDTKB.
Dari hasil pembahasan, kata dia, salah satu masukan yang mengemuka adalah perlunya penunjukan SPBU khusus melayani kendaraan ekspedisi, sebagaimana pernah diberlakukan pada 2014. Dengan demikian kuota BBM subsidi bisa dialihkan ke SPBU yang memang ditetapkan untuk kebutuhan ekspedisi.
“Dengan dibentuknya tim ini pemerintah daerah berharap pengendalian dapat dilakukan lebih efektif, khususnya dalam penyaluran JBT (solar) kepada konsumen pengguna tertentu sesuai alokasi volume per daerah. Pengawasan juga akan diperkuat melalui surat rekomendasi dari perangkat daerah terkait dan penerapan Quick Response (QR) Code serta Kartu Kendali,” kata Harisson.
Lebih lanjut hasil pengendalian dan pengawasan, kata dia, akan dilaporkan secara periodik setiap triwulan kepada Gubernur Kalbar.
Ia juga meminta agar BPH Migas memberikan penjelasan lebih lanjut terkait strategi implementasi yang dapat dijalankan tim pengendalian di daerah.
“Peningkatan efektivitas pengendalian dan pengawasan BBM subsidi perlu segera dilakukan agar masyarakat benar-benar bisa menikmati haknya,” tuturnya.
Pemprov Kalbar berharap langkah-langkah yang dilakukan melalui tim ini mampu memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, sekaligus menjawab keluhan masyarakat atas kelangkaan yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. (Ant)
