PONTIANAK, borneoreview.co – Industri pertambangan di Indonesia memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional. Namun, di balik kontribusi tersebut, aktivitas tambang juga membawa dampak nyata terhadap ketahanan pangan masyarakat di sekitar lokasi penambangan, terutama di wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perikanan.
Salah satu dampak utama tambang terhadap ketahanan pangan adalah alih fungsi lahan produktif menjadi area tambang. Di beberapa wilayah seperti Halmahera Tengah dan Kalimantan Timur, lahan sawah, kebun, dan kawasan pesisir yang menjadi sumber pangan masyarakat berubah menjadi area eksplorasi dan produksi tambang, sehingga mengurangi luas lahan pertanian dan perikanan.
Akibatnya, masyarakat yang semula dapat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil tani dan tangkapan laut kini mengalami penurunan produksi pangan lokal dan ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.
Aktivitas tambang juga dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah akibat limbah tambang yang mengandung logam berat. Limbah ini dapat mencemari irigasi pertanian dan ekosistem perairan, menurunkan produktivitas tanaman serta populasi ikan dan biota air lainnya.
Contohnya, di beberapa wilayah tambang nikel dan batu bara, tingginya kadar logam berat menyebabkan hasil panen menurun, sementara para nelayan harus pergi lebih jauh untuk menangkap ikan karena berkurangnya populasi ikan di sekitar pesisir yang tercemar.
Dalam jangka pendek, tambang memang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Namun, dalam banyak kasus, ketergantungan ekonomi pada tambang membuat masyarakat meninggalkan sektor pertanian dan perikanan yang selama ini menopang ketahanan pangan lokal. Ketika tambang mengalami penurunan produksi atau berhenti beroperasi, masyarakat kehilangan mata pencaharian dan tidak memiliki ketahanan pangan yang memadai karena sektor pertanian dan perikanan telah terganggu.
Di sisi lain, tambang juga dapat berkontribusi positif pada ketahanan pangan apabila pengelolaan pascatambang dilakukan dengan baik. Program reklamasi lahan pascatambang dengan penanaman tanaman pangan atau perkebunan dapat menjadi solusi untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai sumber pangan.
Beberapa daerah telah memanfaatkan lahan pascatambang untuk menanam padi, jagung, pisang, dan tanaman hortikultura. Inovasi teknologi dan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk menjadikan reklamasi sebagai langkah nyata mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
Tambang tidak dapat sepenuhnya dihindari, mengingat perannya dalam perekonomian Indonesia. Namun, langkah-langkah berikut perlu dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga:
– Pengaturan Zonasi Tambang yang Jelas
Melindungi kawasan pangan strategis dan daerah pesisir dari aktivitas tambang yang merusak.
– Penerapan Regulasi Lingkungan Ketat
Memastikan pengelolaan limbah tambang untuk mencegah pencemaran air dan tanah.
– Program Reklamasi Lahan Pascatambang untuk Pertanian
Mengembalikan fungsi lahan tambang menjadi area pertanian produktif.
– Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Tambang
Mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar dalam setiap pengambilan keputusan terkait tambang.
Tambang membawa dampak ganda bagi masyarakat sekitar lokasi penambangan. Di satu sisi, tambang menjadi sumber pendapatan dan pembangunan, tetapi di sisi lain dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.
Oleh karena itu, sinergi antara sektor tambang, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara produksi tambang dan ketahanan pangan adalah langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia.***
