PONTIANAK, borneoreview.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan pemetaan kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS) menjelang pilkada serentak 2024.
Hasilnya? Bawaslu Kalbar mengidentifikasi ada lima indikator kerawanan yang paling sering terjadi dan dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara di TPS pada pilkada serentak 2024.
Bawaslu Kalbar melakukan pemetaan selama enam hari, dari 10 hingga 15 November 2024, menganalisis delapan variabel utama di 164 kelurahan/desa di 174 kecamatan se-Kalimantan Barat.
“Berdasarkan temuan tersebut, sejumlah indikator rawan ditemukan, termasuk masalah penggunaan hak pilih, keamanan, politik uang, logistik, serta ketersediaan pasokan listrik dan jaringan internet,” kata Komisioner Bawaslu Kalbar, Yosep, dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Pontianak, Rabu (20/11/2024).
Yosep, menjelaskan bahwa lima indikator kerawanan TPS yang paling sering terjadi adalah pemilih tidak memenuhi syarat di mana terdapat sebanyak 1.943 TPS terdaftar dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Kemudian yang kedua adalah pemilih tambahan (DPTB) di mana terdapat 1.338 TPS dengan pemilih tambahan yang berpotensi menimbulkan masalah administratif.
“Kemudian, ketiga adanya gangguan jaringan internet di mana sebanyak 2.417 TPS mengalami masalah dengan jaringan internet yang dapat menghambat pelaporan hasil pemilu secara elektronik,” tuturnya.
Yang ke empat, adanya gangguan pasokan listrik di mana terdapat 1.066 TPS menghadapi kendala dalam pasokan listrik, yang berisiko mengganggu operasional tps, terutama di daerah terpencil.
Dan yang terakhir, terkait pemilih disabilitas, di mana terdapat 2.315 TPS mencatat pemilih disabilitas dalam dpt, yang membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan hak pilih mereka terlindungi.
Yosep menegaskan bahwa hasil pemetaan ini akan menjadi acuan bagi bawaslu dalam memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait untuk segera melakukan langkah antisipasi sebelum hari pemungutan suara.
“Kami berharap seluruh pihak, baik penyelenggara, aparat keamanan, maupun masyarakat, dapat bekerja sama untuk meminimalkan potensi masalah tersebut. Keamanan dan kelancaran Pemilu adalah tanggung jawab bersama,” katanya.
Untuk itu, Bawaslu Kalbar mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga integritas Pemilu 2024 dengan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka.
Yosep menyebutkan bahwa pihaknya menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi politik uang, intimidasi, atau pelanggaran lainnya.
“Dengan temuan ini, Bawaslu Kalimantan Barat berharap Pemilu 2024 di wilayah tersebut dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan transparan, sesuai dengan prinsip demokrasi yang adil,” katanya. (Ant)
