JAKARTA, borneoreview.co – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memetakan sejumlah daerah yang rawan bencana untuk mendukung kesuksesan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, termasuk di Pulau Kalimantan.
Menurut BNPB, sedikitnya ada 12 kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan yang rawan bencana jelang pilkada. Daerah tingkat II itu berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan tengah.
Kepala Pusat Data, Informasi, Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin (21/10/2024), mengatakan peta kawasan yang rawan bencana alam ini dibuat berdasarkan catatan kejadian bencana alam yang signifikan di suatu daerah pada medio 10 tahun terakhir, tepatnya bulan November.
Hal demikian dilalukan BNPB karena selama rentang waktu tersebut wilayah Indonesia secara umum menghadapi fenomena alam yang dinamis mulai dari musim kering hingga berskala ekstrem akibat El Nino ataupun musim penghujan yang ekstrem akibat La Nina, dan gempa bumi.
Data dari BNPB mencatatkan di Pulau Kalimantan menyasar Provinsi Kalimantan Selatan (Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sekitarnya), Kalimantan Barat (Singkawang, Putussibau, Sintang), dan Kalimantan Tengah (Barito, Kotawaringin Barat, Kapuas, Murung Raya).
Selanjutnya, di Pulau Sumatera yang rawan bencana antara lain Provinsi Aceh (Aceh Singkil, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, dan sekitarnya), Sumatera Barat (Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Solok dan sekitarnya), Sumatera Utara (Medan, Padangsidimpuan, Deliserdang, dan sekitarnya), dan Riau (Kampar, Indragiri Hilir).
Kemudian mayoritas Kabupaten/Kota di Pulau Jawa (Pacitan, Sukabumi, Boyolali, Tulung Agung, Demak, Kab Bandung, Semarang, Wonogiri, Trenggalek, Magelang, Cilacap). Juga, Sulawesi Selatan (Luwu Utara, Luwu, Soppeng, Bajo).
Menurut Abdul, daerah-daerah tersebut dalam satu dekade ini mengalami dampak bencana yang signifikan; dari jumlah korban terdampak ratusan -ribuan jiwa, rumah dan fasilitas publik rusak rata-rata di atas angka 50-100 unit akibat bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan juga gempa bumi.
Oleh karena itu pihaknya menilai kondisi ini perlu disampaikan untuk menjadi gambaran mitigasi risiko bencana bagi Pemerintah Daerah/lembaga penyelenggara yang akan melaksanakan rangkaian Pilkada serentak pada November 2024.
Termasuk juga disampaikan BNPB sebagai acuan bagi masyarakat umum sehingga siap menghadapi risiko ancaman bencana seiring musim peralihan dari kemarau ke puncak musim hujan, merujuk laporan analisa BMKG puncak musim hujan akan dimulai pada November-Maret 2025. (Ant)
