BANJARBARU, borneoreview.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebagai daerah terbanyak dilanda musibah banjir dengan 42 kejadian dalam 12 tahun terakhir.
Plh Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, menyebut setelah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar berada di posisi kedua dengan 32 kejadian banjir. Sedangkan Kota Banjarmasin, kora ini merupakan daerah yang paling sedikit dengan enam kejadian.
Bambang menjelaskan, Provinsi Kalsel merupakan daerah yang kerap terkena dampak banjir akibat kondisi dan letak geografis yang dikelilingi sungai besar.
Selain itu, Bambang mengungkapkan banjir sebagai bencana alam yang terjadi tidak hanya dipengaruhi faktor alam, namun juga akibat aktivitas manusia, seperti permukiman di bantaran sungai dan sistem drainase yang tidak memadai.
“Kemudian, juga kesadaran masyarakat yang minim di sepanjang alur sungai, serta penggundulan hutan di daerah hulu,” kata Bambang di Banjarbaru, Selasa (3/12/2024).
Namun, Bambang mengapresiasi tim BPBD tingkat kota/kabupaten se-Provinsi Kalsel yang telah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan mitigasi, pengurangan risiko, dan peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana atau penutupan program kegiatan riset dan inovasi komunikasi mitigasi bencana.
“Alhamdulillah, selama lima bulan lebih, tim bersama BPBD telah melaksanakan tugas dan semoga hasil dari riset ini bermanfaat sebagai kajian mitigasi banjir di Banua, BPBD akan menindaklanjuti yang disesuaikan dengan kegiatan kita,” tutur Bambang.
Ia menyebutkan tim BPBD se-Provinsi Kalsel berupaya mengantisipasi bencana melalui kerja sama tim, komunikasi yang efektif, kolaborasi, menerima, serta mendistribusikan materi informasi bencana kepada media.
Selain itu, Bambang menuturkan BPBD berkoordinasi dengan seluruh unit atau direktorat terkait untuk menyusun, mengkaji dan mengembangkan konten komunikasi pada tiap fase bencana dengan media.
BPBD juga memantau dan mengevaluasi pemberitaan kebencanaan, serta menggunakan hak jawab terhadap pemberitaan yang tidak sesuai fakta. (Ant)