PONTIANAK, borneoreview.co – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menegaskan komitmen lembaganya dalam memastikan kualitas, akuntabilitas, serta dampak ekonomi dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
“Kecukupan gizi merupakan elemen krusial yang harus dijaga dalam setiap tahapan penyediaan makanan bagi peserta didik. Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan program super prioritas yang dampaknya langsung terasa pada pertumbuhan dan kecerdasan anak-anak kita,” kata Rudy di Pontianak, Rabu (22/10/2025).
Dia mengatakan, fokus pengawasan program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pihaknya mencakup kualitas gizi makanan, dampak ekonomi lokal dari program prioritas nasional tersebut, hingga mitigasi risiko kecurangan dalam pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Rudy menambahkan, aspek kebersihan pengelolaan makanan, ketepatan waktu distribusi, serta tata kelola anggaran yang akuntabel menjadi indikator penting dalam memastikan keberhasilan program MBG.
Untuk itu, BPKP menurunkan tim khusus guna melakukan pengawasan kualitas menu, penghitungan angka kecukupan gizi (AKG) dari setiap porsi makanan, serta memastikan transparansi penggunaan anggaran di tingkat pelaksana.
Menurutnya, saat melakukan peninjauan mitra MBG di Kecamatan Sungai Raya hari Senin kemarin, pihaknya menyaksikan langsung proses pengujian AKG terhadap sampel makanan yang disiapkan bagi santri Pondok Pesantren Darul Ulum.
Uji tersebut dilakukan oleh ahli gizi dari Puskesmas Sei Durian bersama ahli gizi SPPG Kuala Dua 2 untuk memastikan bahwa setiap porsi yang diterima peserta didik memenuhi standar gizi harian yang ditetapkan.
Rudy menegaskan, BPKP hadir bukan hanya untuk melakukan audit administrasi, tetapi juga memastikan tidak ada penyimpangan atau potensi kecurangan dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami hadir untuk memitigasi risiko. Salah satu risiko terbesar adalah jika makanan yang disajikan ternyata tidak memenuhi standar gizi yang dijanjikan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap proses pengurusan SLHS dan sertifikat halal, agar tidak terjadi praktik pungutan liar. Rudy meminta seluruh pengelola dapur dan penyedia jasa makanan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta ahli gizi lokal untuk menjaga kualitas dan kuantitas menu yang disajikan.
Lebih dari sekadar pemenuhan gizi, Rudy menilai program MBG juga harus mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Ia mendorong agar pelaksanaan program memberdayakan pangan lokal dan koperasi desa sebagai pemasok utama bahan baku makanan.
“MBG ini harus membangkitkan ekonomi masyarakat. Ke depan, kita dorong agar lebih banyak bahan pangan lokal yang digunakan dan koperasi desa bisa menjadi motor penggeraknya,” katanya. (Ant)